PROBOLINGGO - Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Probolinggo menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bucor Kulon menyusul persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sebelumnya menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di DPRD Kabupaten Probolinggo.
Selain Bucor Kulon, tiga dapur lain yang berada dalam satu yayasan juga masih dalam proses pengecekan oleh pihak Korwil BGN.
Korwil BGN Kabupaten Probolinggo, Pujo Wisnu Mahandoko, membenarkan penghentian sementara operasional SPPG Bucor Kulon saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Sabtu (24/5/2026).
“Untuk yang Bucor Kulon sudah diberhentikan sementara untuk perbaikan IPAL sampai IPAL-nya selesai,” ujar Pujo.
Menurutnya, penghentian sementara dilakukan hingga proses penyelesaian fasilitas IPAL dinyatakan sesuai ketentuan.
Sementara itu, tiga dapur lain yang sebelumnya turut menjadi perhatian dalam forum RDP disebut masih dalam proses evaluasi dan pengecekan lapangan.
“Dapur yang lain sedang proses kami cek,” katanya.
Pujo juga menjelaskan bahwa salah satu dapur lain yang masih dalam proses koordinasi ialah SPPG Mojolegi.
“Untuk IPAL Mojolegi masih menunggu konfirmasi dari Kepala SPPG dan akan kami cek kesesuaiannya. Untuk SLHS sudah ada,” jelasnya.
Sebelumnya, SPPG Bucor Kulon bersama beberapa dapur lain dalam satu jaringan pengelolaan menjadi sorotan dalam RDP DPRD Kabupaten Probolinggo yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Zubaidi bersama Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo Ning Ayu Nofita Rahmawati, S.E.
Dalam forum tersebut, berbagai persoalan pelaksanaan Program MBG dibahas, mulai dari kelengkapan IPAL, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), pengelolaan limbah dapur, hingga standar operasional SPPG.
Pujo dalam forum itu juga mengakui pihaknya telah beberapa kali melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dapur-dapur yang menjadi sorotan.
“Kami sebenarnya sudah sering melakukan monitoring dan evaluasi, serta berkali-kali memberikan peringatan terkait masalah infrastruktur, administrasi, maupun manajemen organisasinya,” ujarnya dalam forum RDP.
Menurutnya, pengawasan bahkan telah dilakukan sebelum adanya laporan dari LSM GMPK.
Namun, berbagai masukan dan peringatan yang diberikan disebut tidak dijalankan secara maksimal oleh pihak pengelola.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Probolinggo meminta seluruh temuan terkait operasional dapur MBG diverifikasi langsung di lapangan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
LSM GMPK sebelumnya juga mendesak adanya tindakan tegas terhadap dapur yang dinilai belum memenuhi standar administrasi maupun lingkungan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak pengelola SPPG Bucor Kulon maupun dapur lain yang masih dalam proses pengecekan oleh Korwil BGN Kabupaten Probolinggo.
Korwil BGN Hentikan Sementara SPPG Bucor Kulon, 3 Dapur Lain Masih Proses Pengecekan
PROBOLINGGO - Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Probolinggo menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bucor Kulon menyusul persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sebelumnya menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di DPRD Kabupaten Probolinggo.
Selain Bucor Kulon, tiga dapur lain yang berada dalam satu yayasan juga masih dalam proses pengecekan oleh pihak Korwil BGN.
Korwil BGN Kabupaten Probolinggo, Pujo Wisnu Mahandoko, membenarkan penghentian sementara operasional SPPG Bucor Kulon saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Sabtu (24/5/2026).
“Untuk yang Bucor Kulon sudah diberhentikan sementara untuk perbaikan IPAL sampai IPAL-nya selesai,” ujar Pujo.
Menurutnya, penghentian sementara dilakukan hingga proses penyelesaian fasilitas IPAL dinyatakan sesuai ketentuan.
Sementara itu, tiga dapur lain yang sebelumnya turut menjadi perhatian dalam forum RDP disebut masih dalam proses evaluasi dan pengecekan lapangan.
“Dapur yang lain sedang proses kami cek,” katanya.
Pujo juga menjelaskan bahwa salah satu dapur lain yang masih dalam proses koordinasi ialah SPPG Mojolegi.
“Untuk IPAL Mojolegi masih menunggu konfirmasi dari Kepala SPPG dan akan kami cek kesesuaiannya. Untuk SLHS sudah ada,” jelasnya.
Sebelumnya, SPPG Bucor Kulon bersama beberapa dapur lain dalam satu jaringan pengelolaan menjadi sorotan dalam RDP DPRD Kabupaten Probolinggo yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Zubaidi bersama Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo Ning Ayu Nofita Rahmawati, S.E.
Dalam forum tersebut, berbagai persoalan pelaksanaan Program MBG dibahas, mulai dari kelengkapan IPAL, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), pengelolaan limbah dapur, hingga standar operasional SPPG.
Pujo dalam forum itu juga mengakui pihaknya telah beberapa kali melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dapur-dapur yang menjadi sorotan.
“Kami sebenarnya sudah sering melakukan monitoring dan evaluasi, serta berkali-kali memberikan peringatan terkait masalah infrastruktur, administrasi, maupun manajemen organisasinya,” ujarnya dalam forum RDP.
Menurutnya, pengawasan bahkan telah dilakukan sebelum adanya laporan dari LSM GMPK.
Namun, berbagai masukan dan peringatan yang diberikan disebut tidak dijalankan secara maksimal oleh pihak pengelola.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Probolinggo meminta seluruh temuan terkait operasional dapur MBG diverifikasi langsung di lapangan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
LSM GMPK sebelumnya juga mendesak adanya tindakan tegas terhadap dapur yang dinilai belum memenuhi standar administrasi maupun lingkungan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak pengelola SPPG Bucor Kulon maupun dapur lain yang masih dalam proses pengecekan oleh Korwil BGN Kabupaten Probolinggo.
