DRINGU- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo menegaskan arah perjuangan politik partai melalui Deklarasi Komitmen Kerja Masa Bakti 2025–2030. Deklarasi tersebut dibacakan pada 26 Desember 2025 sebagai peneguhan komitmen ideologis partai dalam mengawal pembangunan daerah yang berpihak pada rakyat dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo terpilih, Khairul Anam, menyampaikan bahwa deklarasi ini bukan sekadar pernyataan normatif, melainkan pijakan kerja politik yang disusun berdasarkan kondisi riil sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Probolinggo. PDI Perjuangan, menurutnya, menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi final yang harus hadir secara konkret dalam kebijakan publik dan pembangunan daerah.
Dalam konteks elektoral, Khairul Anam menyatakan bahwa PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo menargetkan perolehan 10 kursi legislatif pada pemilu mendatang. Target tersebut, ditegaskannya, bukan target yang bersifat ambisius tanpa dasar, melainkan hasil pembacaan rasional terhadap data dan fakta lapangan.
“Target 10 kursi itu bukan muluk-muluk. Semua kami sesuaikan dengan data dan fakta lapangan. Berdasarkan pemetaan kekuatan dan dinamika pemilih, target tersebut masih sangat memungkinkan dan terukur,” ujar Khairul Anam dalam wawancaranya.
Ia menambahkan bahwa pendekatan politik yang akan ditempuh partai tidak bertumpu pada euforia elektoral, melainkan pada kerja-kerja konsolidasi yang sistematis, penguatan basis kader, serta keberpihakan nyata pada kepentingan rakyat. Menurutnya, politik harus dibangun di atas realitas sosial, bukan sekadar narasi kemenangan.
Dalam deklarasi tersebut, DPC PDI Perjuangan juga menegaskan komitmen membangun demokrasi yang partisipatif, bersih dari praktik politik uang, serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Rakyat ditempatkan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sementara partai berfungsi sebagai alat perjuangan politik untuk memastikan suara rakyat terwakili secara substantif.
Pada sektor ekonomi, PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo menegaskan keberpihakan pada penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi, UMKM, petani, nelayan, buruh, dan sektor informal. Pembangunan ekonomi diarahkan agar berkeadilan sosial, berbasis potensi lokal, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Pembangunan manusia juga menjadi prioritas utama, mencakup pemerataan akses pendidikan, peningkatan layanan kesehatan hingga pelosok desa, serta penguatan karakter dan etika sosial. Di bidang kebudayaan, partai menyatakan komitmen memajukan budaya lokal sebagai jati diri bangsa sekaligus menolak segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang berpotensi mengancam persatuan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo merumuskan tujuh program unggulan yang dirangkum dalam semangat “Politik Kerakyatan, Pembangunan Berkeadilan”, meliputi pembumian Pancasila, politik bersih dan berdaulat, penguatan ekonomi rakyat, pendidikan berkeadilan, pelayanan kesehatan rakyat, pembangunan berkelanjutan, serta pelestarian budaya dan kearifan lokal.
DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo juga menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam kerangka kemitraan strategis dan kritik konstruktif. Sinergi tersebut ditegaskan tetap menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok maupun individu, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Melalui deklarasi dan target politik yang disampaikan secara terbuka ini, PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo menegaskan posisinya sebagai kekuatan politik yang bekerja secara terukur, berbasis data, dan berorientasi pada kerja nyata di tengah masyarakat.(IN)
