PROBOLINGGO - Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo, Muad, mendorong pemerintah daerah untuk segera membentuk satuan tugas (satgas) guna mengatasi persoalan kelangkaan dan tingginya harga gas LPG subsidi di masyarakat, Senin (13/3/2026).Dorongan tersebut disampaikan menyusul masih ditemukannya kondisi di lapangan di mana gas LPG ukuran 3 kilogram sulit didapatkan dan dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), meskipun pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan penambahan pasokan.
Muad menilai, kondisi ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa, melainkan mengindikasikan adanya potensi ketidakteraturan dalam rantai distribusi. Oleh karena itu, diperlukan langkah pengawasan yang lebih terstruktur dan menyeluruh melalui pembentukan satgas khusus.
“Saya menyarankan ke DKUPP untuk segera membentuk satgas. Karena tidak mungkin kondisi langka seperti ini terjadi tanpa ada persoalan di bawah,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan satgas akan menjadi instrumen penting dalam memastikan distribusi LPG subsidi berjalan sesuai mekanisme, sekaligus mencegah potensi penyimpangan yang merugikan masyarakat.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengawasan langsung di lapangan yang bersifat substantif, bukan sekadar administratif. Pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP), diharapkan dapat melakukan inspeksi yang menyentuh titik-titik distribusi hingga ke tingkat paling bawah.
“Pengawasan harus benar-benar dilakukan secara langsung dan menyeluruh, agar masyarakat bisa merasakan dampak dari kebijakan yang sudah diambil,” tambahnya.
Fenomena kelangkaan LPG subsidi sendiri kerap menjadi isu berulang di berbagai daerah, terutama ketika terjadi peningkatan permintaan. Dalam konteks ini, Muad menilai perlunya langkah preventif yang berkelanjutan, bukan hanya responsif sesaat.
Dengan dorongan pembentukan satgas ini, diharapkan pemerintah daerah dapat memperkuat sistem pengawasan distribusi LPG subsidi, sehingga ketersediaan dan stabilitas harga benar-benar terjaga, serta hak masyarakat sebagai penerima subsidi dapat terpenuhi secara adil dan merata.
