PROBOLINGGO, Jumat 22 Mei 2026 – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Probolinggo membuka ruang aspirasi bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan dan harapan pembangunan daerah melalui program “Hari Fraksi” yang digelar setiap hari Jumat di kantor DPC PKB Kabupaten Probolinggo.
Program tersebut disebut sebagai upaya untuk memperluas partisipasi publik sekaligus menjaring aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Probolinggo, baik terkait pelayanan publik, pembangunan, infrastruktur, pendidikan, pertanian, hingga persoalan sosial kemasyarakatan lainnya.
Dalam keterangannya, pihak PKB Kabupaten Probolinggo menegaskan bahwa masyarakat dipersilakan datang langsung ke kantor DPC PKB untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang berkaitan dengan kepentingan Kabupaten Probolinggo.
“Kegiatan ini bermanfaat untuk menjaring aspirasi masyarakat dari seluruh lapisan masyarakat. Mungkin selama ini ada masyarakat yang belum punya kesempatan menyampaikan harapan dan keinginannya. Maka di hari Jumat, masyarakat dipersilakan datang langsung ke kantor DPC,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat nantinya akan ditampung dan diteruskan agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pemerintah daerah.
“Insya Allah kami akan menampung usulan dan keinginan masyarakat Kabupaten Probolinggo. Bukan hanya sekadar menampung, tetapi nanti akan kami teruskan dan ending-nya bisa menjadi kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo,” lanjutnya.
Menurutnya, mekanisme penyampaian aspirasi dibuat sederhana agar mudah dijangkau masyarakat. Warga cukup datang langsung ke kantor DPC PKB Kabupaten Probolinggo pada pelaksanaan Hari Fraksi setiap Jumat.
Program tersebut diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemangku kebijakan, sehingga berbagai kebutuhan serta persoalan warga dapat tersampaikan secara langsung dan mendapatkan tindak lanjut yang lebih konkret.
Selain menjadi sarana serap aspirasi, kegiatan itu juga disebut sebagai bentuk keterbukaan politik dan pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat di tingkat daerah.
