RDP dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Probolinggo, Syaiful Bahri, bersama Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo, Mochammad Al-Fatih atau yang akrab disapa Gus Fatih. Turut hadir sejumlah anggota Komisi I dan III, di antaranya Amin Haddar, perwakilan warga Semampir, pihak Kelurahan Semampir, konsultan pelaksana, serta pengurus Koperasi KDMP.
Suasana rapat berlangsung dinamis ketika Mustofa dari Laskar Jogo Probolinggo yang mewakili warga mempertanyakan siapa pihak yang akan bertanggung jawab atas berbagai dampak pembangunan yang hingga kini masih dirasakan masyarakat.
Dalam forum tersebut, warga menyampaikan sejumlah keluhan, mulai dari jalan yang mengalami kerusakan, rumah-rumah yang dipenuhi debu akibat aktivitas pembangunan, hingga saluran irigasi yang tertutup material bangunan. Warga meminta seluruh dampak pembangunan segera dipulihkan dan kondisi lingkungan dikembalikan seperti semula.
Menanggapi keluhan tersebut, Lurah Semampir menjelaskan bahwa dirinya baru menjabat pada tahun 2026, saat pembangunan KDMP telah selesai dilaksanakan. Ia mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat, namun keterbatasan anggaran membuat pihak kelurahan belum dapat melakukan perbaikan.
"Kami menerima keluhan warga, tetapi dalam kondisi efisiensi anggaran saat ini kelurahan belum memiliki kemampuan anggaran untuk melakukan penanganan," ujarnya.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo, Gus Fatih, kemudian meminta agar seluruh kerusakan terlebih dahulu didata dan dihitung oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) sebagai dasar penyelesaian.
Ia juga menegaskan bahwa komitmen kepada masyarakat harus dipenuhi. Menurutnya, apabila pihak konsultan tidak menepati janji untuk menyelesaikan seluruh dampak pembangunan, maka KDMP tidak boleh beroperasi hingga seluruh kewajibannya kepada masyarakat dipenuhi.
"Silakan dihitung terlebih dahulu oleh Perkim. Kalau memang komitmen itu tidak dijalankan, maka KDMP ini tidak boleh beroperasi sebelum semua persoalan dengan masyarakat diselesaikan," tegas Gus Fatih.
Sementara itu, Ji Hadi selaku pihak konsultan menyampaikan bahwa pihaknya tetap bersedia bertanggung jawab dengan memberikan bantuan paving sebagai bentuk penyelesaian. Namun, untuk pelaksanaan pengerjaannya, ia mengusulkan agar dilimpahkan kepada warga bersama pihak Kelurahan Semampir. Menurut Hadi, sejak awal pihaknya juga telah melakukan pekerjaan pengurukan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak kelurahan.
Pernyataan tersebut tidak disetujui oleh perwakilan warga. Catur, Ketua RW sekaligus Ketua Koperasi KDMP, menegaskan bahwa sejak awal pihak konsultan telah beberapa kali menyampaikan komitmen untuk memperbaiki seluruh dampak pembangunan dan bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Karena itu, warga meminta janji tersebut direalisasikan secara penuh.
Menjelang penutupan rapat, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo, Amin Haddar, menilai persoalan tersebut harus memiliki penanggung jawab yang jelas agar penyelesaiannya tidak berlarut-larut.
Forum kemudian menyepakati Camat Kraksaan, Puja, sebagai koordinator sekaligus penanggung jawab dalam proses penyelesaian persoalan tersebut dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Menutup jalannya RDP, Gus Fatih memastikan DPRD Kabupaten Probolinggo akan terus mengawal hasil rapat hingga seluruh hak masyarakat Semampir terpenuhi. Ia menegaskan pembangunan harus memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak warga yang terdampak, sehingga penyelesaian dapat dilakukan secara tuntas, adil, dan memberikan kepastian bagi semua pihak.
