JAKARTA, PortalProbolinggo.com - Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap kelanjutan pembahasan RUU tersebut.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal serta Sari Yuliati. Hadir pula Ketua Komisi III DPR Habiburokhman bersama jajaran pimpinan komisi dan perwakilan pemerintah.
Sebelum pengambilan keputusan, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR telah merampungkan pembahasan RUU. Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi menyelesaikan penyempurnaan redaksional, penyelarasan antarpasal, serta penyesuaian sistematika rancangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan ke tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat. Setuju?” tanya Dasco.
“Setuju,” jawab peserta rapat.
Persetujuan tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan naskah RUU oleh seluruh fraksi dan pemerintah. Tahapan berikutnya adalah pengambilan keputusan tingkat II dalam rapat paripurna DPR untuk menentukan persetujuan akhir terhadap rancangan tersebut.
RUU Perampasan Aset belum resmi berlaku sebagai undang-undang. Pengesahannya masih menunggu keputusan dalam rapat paripurna DPR.