-->

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Jawab Enam Fraksi soal RAPBD 2027, Bupati Probolinggo Sebut Dana Transfer Masih 78 Persen

Rabu, 18 November 2026 | November 18, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-18T13:01:05Z
Jawab Enam Fraksi soal RAPBD 2027, Bupati Probolinggo Sebut Dana Transfer Masih 78 Persen

PROBOLINGGO, PortalProbolinggo.com – Bupati Probolinggo Mohammad Haris menyebut ketergantungan anggaran daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat masih mencapai 78 persen. Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027, target pendapatan asli daerah (PAD) naik dari Rp458,79 miliar menjadi Rp484,63 miliar setelah dibahas Badan Anggaran DPRD.

Haris menyampaikan angka tersebut saat menjawab pandangan umum enam fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan jajaran Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Menjawab Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Haris menjelaskan bahwa porsi dana transfer pusat turun dibandingkan 2026 seiring peningkatan PAD. Pemkab berupaya memperkuat pendapatan daerah tanpa menambah beban masyarakat. Di tengah keterbatasan anggaran, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas. Setiap program juga disyaratkan memiliki target dan indikator kinerja yang terukur.

Jawab Enam Fraksi soal RAPBD 2027, Bupati Probolinggo Sebut Dana Transfer Masih 78 Persen - dokumentasi 1

Dalam tanggapannya kepada Fraksi Golkar, Haris menyebut prioritas anggaran disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan visi-misi kepala daerah. Prioritas itu mencakup pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan. Pemkab juga menyiapkan penyaluran pupuk bersubsidi serta bantuan alat pertanian dan sarana penangkapan ikan secara bertahap.

Untuk meningkatkan PAD, Pemkab akan memperbarui data potensi pendapatan, menyesuaikan nilai jual objek pajak (NJOP), serta memperluas layanan pembayaran digital. Terkait penataan organisasi perangkat daerah, Haris menyatakan pelayanan publik tetap berjalan selama masa transisi. Pengisian jabatan direncanakan melalui manajemen talenta aparatur sipil negara dengan mempertimbangkan kompetensi.

Jawab Enam Fraksi soal RAPBD 2027, Bupati Probolinggo Sebut Dana Transfer Masih 78 Persen - dokumentasi 2

Menjawab Fraksi Gerindra, Haris menyebut RAPBD 2027 memuat alokasi Rp60,54 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan. Pemkab juga menyiapkan Dana Afirmasi Desa sebesar Rp100 juta per desa dan bantuan keuangan khusus untuk pembangunan fisik. Adapun belanja pendidikan direncanakan sebesar 32,01 persen dari total anggaran daerah.

Pada sektor kesehatan, anggaran diarahkan untuk pemerataan tenaga kesehatan, ketersediaan obat, serta peningkatan fasilitas puskesmas dan pelayanan rumah sakit umum daerah. Pemkab juga menargetkan perluasan akses layanan kesehatan bagi warga miskin.

Menanggapi Fraksi NasDem, Haris menyatakan porsi belanja modal masih relatif kecil dan akan dievaluasi sesuai kemampuan keuangan daerah. Belanja pegawai direncanakan sebesar 33,53 persen. Untuk mengendalikan pengeluaran, Pemkab akan mengefisienkan honorarium, kegiatan, pemeliharaan kantor, dan paket pertemuan yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap hasil pembangunan.

Haris juga memaparkan program SAE Wisata yang menargetkan pengembangan 100 desa setiap tahun di tiga klaster, yakni Bromo, Bentar, dan Bermi. Menurut data Pemkab, Seven Lakes Festival 2025 menarik 8.478 pengunjung dengan estimasi perputaran ekonomi Rp1,27 miliar. Adapun Seven Beaches Festival 2026 mencatat sekitar 40.609 pengunjung dengan estimasi perputaran ekonomi Rp14,14 miliar.

Dalam jawaban kepada Fraksi PDI Perjuangan, Haris mengatakan penurunan dana transfer pusat berdampak pada pengurangan belanja perangkat daerah. Pemkab akan menyesuaikan target program dengan kemampuan anggaran. Porsi belanja modal dalam RAPBD 2027 tercatat sebesar 6,7 persen. Haris juga menyebut realisasi belanja infrastruktur publik mencapai 25,84 persen, sementara ketentuan belanja wajib untuk sektor tersebut sebesar 40 persen.

Pemkab menganggarkan bantuan keuangan sebesar Rp261,94 miliar atau 10,11 persen. Anggaran tersebut mencakup Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta bantuan keuangan khusus kepada desa melalui pokok pikiran DPRD.

Menjawab Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Haris menjelaskan bahwa dokumen RAPBD disusun melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai format nasional. Pemkab juga merencanakan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada Perusda Rengganis dan PDAM pada 2027. Sementara itu, pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN.

Untuk 2027, Pemkab merencanakan penyelenggaraan The Seven Festival di Klaster Bermi dengan dukungan anggaran Rp370 juta.(adv)

×
Berita Terbaru Update