Probolinggo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo melalui Panitia Kerja (Panja) Penanganan Pupuk menggelar rapat pada Senin, 3 Februari 2025. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Probolinggo dan dihadiri oleh anggota Panja, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, serta perwakilan PT Pupuk Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Panja menghasilkan tiga poin kesepakatan utama, yaitu:
1. Menegakkan tata kelola pupuk yang baik dan benar.
2. Mengacu pada keputusan pemerintah untuk menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
3. Menindak tegas pelanggaran di tingkat kios maupun distributor dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketua Panja, Muchlis, S.Pd., menegaskan bahwa tata kelola pupuk yang baik sangat penting untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran. “Kami ingin memastikan bahwa pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Rapat ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Panja, Drs. H. Wahid Nurahman, M.Si., Sekretaris Panja H. Firdaus Amin, AG. S.T., serta anggota Panja lainnya, termasuk Reno Handoyo, Mohammad Dimyati, dan Hj. Nur Hasanah. Dari pihak eksekutif, turut hadir Kepala Dinas Pertanian Arif Kurniadi, S.P., M.M., serta Account Executive PT Pupuk Indonesia untuk Kabupaten Probolinggo dan Lumajang, Sigit Cahyono.
Hasil kesepakatan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengawasan dan penegakan kebijakan pupuk bersubsidi di Kabupaten Probolinggo, sehingga dapat membantu petani dalam mendapatkan pupuk dengan harga yang sesuai dan tanpa kendala distribusi.
portalprobolinggo.com
