Probolinggo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo menyatakan komitmennya dalam mendorong percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren. Hal ini disampaikan oleh Muchlis, anggota Komisi 2 sekaligus Ketua Fraksi PKB, dalam forum lintas komisi yang digelar bersama Tim Pemrakarsa Perda (Pemperda) DPRD dan sejumlah pihak terkait, Kamis (8/5/2025).Dalam forum tersebut, Muchlis menegaskan bahwa perda ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan regulasi yang mengakomodasi pengembangan lembaga-lembaga pendidikan keislaman seperti pesantren, madrasah diniyah, majelis taklim, hingga kajian-kajian kitab salafiyah. “Alhamdulillah, dari pagi sampai siang ini kami DPRD Kabupaten Probolinggo telah memulai pembahasan serius terkait Perda Fasilitasi Pengembangan Pesantren. Ini adalah respon konkret terhadap usulan masyarakat yang sebelumnya juga telah mendorong lahirnya Perda tentang Madrasah Diniyah,” ujar Muchlis. Menurutnya, perda ini nantinya akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk memberikan dukungan dan intervensi positif terhadap lembaga pesantren, mulai dari aspek pendanaan, kelembagaan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Muchlis juga menekankan bahwa seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Probolinggo – termasuk PKB, PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, dan PPP – telah menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini.
“Insya Allah, jika tidak ada kendala berarti, kami berharap perda ini bisa rampung tahun ini. Bahkan tadi Mas Anam dari Fraksi PDI mengusulkan, kalau bisa perda ini dijadikan kado spesial untuk Hari Santri Nasional 2025,” ungkapnya. Di akhir penyampaiannya, Muchlis menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya para kiai dan pengasuh pesantren, atas doa dan dukungan terhadap proses legislasi ini. Ia juga berharap agar kolaborasi ini terus terjaga demi kemajuan pendidikan keislaman di Kabupaten Probolinggo.
