Probolinggo – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Probolinggo menyoroti masih buruknya kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Dewi Azizah, S.IP, anggota DPRD dari Fraksi PKB, saat membacakan Pendapat Akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (17/6/2025).
Dalam penyampaiannya, Dewi Azizah menyebut bahwa 24,25 persen jalan di Kabupaten Probolinggo masih dalam kondisi rusak berat, yang menunjukkan perlunya langkah strategis dan terencana dari pemerintah daerah. Fraksi PKB mendorong agar disusun master plan pemeliharaan jalan jangka panjang dan dialokasikan anggaran pemeliharaan preventif yang memadai demi menunjang pemerataan pembangunan dan keselamatan pengguna jalan.
“Kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan. Fraksi PKB mendorong perencanaan infrastruktur yang berbasis data dan jangka panjang, agar tidak terjebak pada pola pembangunan tambal sulam setiap tahun,” ungkap Dewi Azizah dalam rapat paripurna DPRD.
Lebih lanjut, Fraksi PKB juga mengusulkan agar Pemkab Probolinggo segera membentuk kanal resmi pengaduan dan keluhan masyarakat. Kanal ini dinilai penting untuk memperkuat transparansi, membuka ruang partisipasi publik, serta memastikan aspirasi masyarakat tersalurkan secara langsung.
“Kami berharap ada kanal pengaduan digital atau fisik yang mudah diakses masyarakat. Disertai juga dengan publikasi laporan kinerja dan progres pembangunan secara triwulan agar masyarakat tahu apa yang sedang dikerjakan pemerintah,” lanjutnya.
Usulan Fraksi PKB juga mencakup perlunya survey kebutuhan masyarakat secara berkala dan pelibatan warga dalam penyusunan APBD, agar program pembangunan benar-benar sesuai dengan realita di lapangan.
Dengan penyampaian ini, Fraksi PKB menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur dasar yang layak.
Pewarta : Manis Paswedan
