Probolinggo – portalprobolinggo.com
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kabupaten Probolinggo menyatakan menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa (17/6/2025). Namun, penerimaan itu dibarengi dengan kritik keras terhadap sejumlah persoalan mendasar dalam pengelolaan anggaran daerah.
Penyampaian pandangan akhir Fraksi PDI Perjuangan dilakukan oleh anggota fraksi, Dedy Purnomo, yang dalam forum resmi menyuarakan sederet catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
“Realisasi PAD masih rendah. Ini menunjukkan daerah kita belum mandiri secara fiskal dan masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan provinsi,” tegas Dedy. Ia menekankan pentingnya optimalisasi sektor pajak, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah.
Tak kalah penting, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. “Ini harus jadi bahan evaluasi serius. Apakah karena efisiensi atau justru ada ketidakefisienan dan pelaksanaan program yang tidak optimal?” ujarnya di hadapan forum dewan dan jajaran eksekutif.
Kritik juga diarahkan pada kualitas pelayanan dasar yang dinilai belum merata. Meskipun anggaran sudah dialokasikan secara proporsional, Fraksi PDI Perjuangan melihat masih banyak masyarakat yang belum menikmati layanan publik secara adil dan berkualitas.
Dalam hal penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, fraksi ini menegaskan pentingnya program nyata dan menyentuh langsung ke akar masalah. “Kami mendesak agar program padat karya, pelatihan keterampilan, dan penguatan UMKM berbasis desa diperkuat. Jangan sampai ini hanya retorika tahunan,” tambah Dedy.
Sementara itu, keberadaan BUMD seperti PDAM juga tak luput dari sorotan. Fraksi menilai kinerja PDAM masih belum memadai dalam pelayanan maupun kontribusinya terhadap pendapatan daerah. “Sudah saatnya ada reformasi total di tubuh BUMD, agar benar-benar jadi penopang pelayanan publik dan bukan sekadar beban anggaran,” katanya.
Di bidang ketahanan pangan, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya program pertanian yang konkret dan berkelanjutan, bukan sekadar formalitas belanja tahunan. Mereka berharap program ketahanan pangan dapat menyentuh langsung petani dan rakyat bawah dalam menghadapi ancaman krisis pangan global.
Meski akhirnya menyetujui Raperda menjadi Peraturan Daerah, Fraksi PDI Perjuangan memberi sinyal kuat bahwa mereka akan terus mengawal pelaksanaan anggaran secara ketat. “Persetujuan ini kami berikan dengan catatan kritis dan harapan besar agar pemerintah benar-benar serius memperbaiki tata kelola, demi pemerintahan yang transparan dan berpihak pada rakyat,” pungkas Dedy Purnomo.
Pewarta : Manis Paswedan
Editor : Pricillia Mambo SH
