PROBOLINGGO – Sejumlah perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai kecamatan di Kabupaten Probolinggo mendatangi kantor DPRD setempat, Rabu (4/6/2025). Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Komisi I terkait penguatan peran kelembagaan serta peningkatan kesejahteraan anggota BPD.
Dalam audiensi yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD, para perwakilan BPD menegaskan pentingnya pelibatan aktif mereka dalam sistem pemerintahan desa. Selain itu, mereka juga menyoroti minimnya perhatian terhadap hak-hak finansial serta dukungan kapasitas kelembagaan.
"Kami bukan pelengkap. BPD punya tanggung jawab dan peran nyata dalam proses pembangunan desa. Tapi hak dan fungsi kami sering kali diabaikan," ujar salah satu perwakilan BPD saat menyampaikan aspirasinya.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis, menyatakan dukungannya. Ia mengaku mengapresiasi semangat para anggota BPD yang ingin memperkuat kontribusinya di desa.
"Kami sangat terbuka dengan aspirasi ini. BPD adalah mitra penting pemerintah desa, dan mereka perlu didukung, baik dari sisi anggaran maupun kewenangan," jelas Muchlis.
Ia juga menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan tidak hanya berkutat pada masalah tunjangan, tetapi juga menyangkut peningkatan kapasitas sumber daya manusia, transparansi dalam pemerintahan desa, dan pelibatan aktif dalam pengambilan keputusan.
"DPRD akan mengawal ini. Aspirasi tadi akan kami teruskan ke DPMD, Inspektorat, bahkan langsung ke Bupati Probolinggo," tegasnya.
Langkah para perwakilan BPD ini menjadi cermin dari semakin tingginya kesadaran dan partisipasi lembaga desa dalam mendorong pemerintahan yang akuntabel dan inklusif. Mereka berharap, perjuangan ini bisa menjadi momentum untuk perubahan yang lebih baik di tingkat desa.
