PROBOLINGGO – Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) kembali ditegaskan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui kegiatan deklarasi antikorupsi yang digelar di Ruang Rapat Tengger, Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (8/7/2025).
Deklarasi yang dipimpin oleh Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Ra Fahmi AHZ ini diikuti oleh seluruh pimpinan OPD, camat, serta perwakilan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Probolinggo. Turut hadir Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Abul Chair, dan anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Probolinggo, Prof. Fadli.
Dalam kesempatan tersebut, para peserta secara serempak membacakan deklarasi antikorupsi, dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen nyata dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Penandatanganan secara simbolis dilakukan oleh lima kepala OPD, antara lain Kepala BKPSDM Heri Sulistyanto, Kadinkes dr. Hariawan Dwi Tamtomo, Kepala Dinas PUPR Hengki Cahjo Saputra, Kadis Perikanan Achmad Aruman, dan Kadiskominfo Ulfiningtyas. Dari unsur kecamatan, simbolisasi dilakukan oleh Camat Dringu Indah Rohani, Camat Banyuanyar Hudan Kurniawan, Camat Sukapura Saiful Hidayat, Camat Bantaran Junaedi, dan Camat Tegalsiwalan Hariyanto.
Wabup Ra Fahmi dalam sambutannya menegaskan bahwa deklarasi ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk langkah preventif agar ASN menjauhi praktik menyimpang.
"Ini adalah pengingat sekaligus penguat komitmen bahwa pelayanan publik tidak boleh ternodai oleh kepentingan pribadi atau golongan. Kita ingin sistem yang bersih, masyarakat yang dilayani, dan pembangunan yang berkelanjutan," ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas penegak hukum atau pengawas, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintahan.
"Kami akan terus mendorong terciptanya sistem kerja yang transparan dan akuntabel. Ini investasi moral untuk Kabupaten Probolinggo ke depan," tegas Fahmi.
Dengan adanya deklarasi dan pakta integritas ini, Pemkab Probolinggo berharap tercipta lingkungan birokrasi yang lebih sehat, profesional, dan berorientasi penuh pada kepentingan masyarakat.
