KRAKSAAN – Upaya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Probolinggo untuk menembus pasar ritel modern mulai menunjukkan perkembangan positif. Melalui rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo bersama perwakilan UMKM dan pengelola toko modern, Rabu (28/1), sejumlah hambatan teknis yang selama ini mengganjal mulai dicarikan solusi bersama.
Forum tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi pelaku UMKM yang selama ini merasa kesulitan memasarkan produknya ke jaringan ritel modern. Salah satu perwakilan UMKM, Halilah, menyampaikan bahwa kehadirannya dalam RDP membawa suara kolektif pelaku usaha kecil yang berharap produk lokal mendapat akses lebih luas di toko modern yang beroperasi di wilayah Kabupaten Probolinggo.
Ia mengungkapkan bahwa berbagai pengelola ritel modern hadir dalam forum tersebut, mulai dari Basmala, Alfamart, hingga Indomaret. Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempertemukan kebutuhan UMKM dengan standar yang diterapkan ritel modern.
Selama ini, kata Halilah, banyak produk UMKM belum dapat diterima karena belum memenuhi kriteria yang ditetapkan perusahaan ritel, baik dari sisi kualitas produk, kemasan, maupun kelengkapan perizinan. Namun demikian, ia menilai hasil RDP memberikan harapan baru karena pihak ritel modern menyatakan kesediaan melakukan proses kurasi sekaligus pembinaan.
Respons positif tersebut dinilai menjadi langkah awal agar UMKM tidak hanya dituntut memenuhi standar, tetapi juga didampingi dalam proses peningkatan kualitas produk secara berkelanjutan bersama dinas terkait.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo, Reno Handoyo, menjelaskan bahwa RDP ini merupakan tindak lanjut dari berbagai masukan pelaku UMKM yang tergabung dalam HP Kindo. Ia mengakui bahwa selama ini akses UMKM ke toko modern kerap terhambat oleh prosedur perizinan yang dianggap rumit serta kurangnya komunikasi lintas pihak.
Reno juga menilai peran pemerintah daerah melalui dinas teknis belum berjalan optimal, sehingga pelaku UMKM sering kali harus berjuang sendiri menghadapi persyaratan ritel modern. Melalui forum RDP tersebut, DPRD mendorong lahirnya mekanisme fasilitasi satu pintu.
“Kesepakatannya, pengajuan UMKM ke toko modern akan difasilitasi melalui DKUPP Kabupaten Probolinggo, sehingga lebih terkoordinasi dan sesuai regulasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, hingga saat ini persentase produk lokal yang telah masuk ke ritel modern masih relatif kecil dan belum terdokumentasi secara rinci. Namun DPRD menargetkan dalam waktu dekat persoalan perizinan dan teknis pengajuan dapat diselesaikan secara bertahap.
Sementara itu, terkait kontribusi ritel modern terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Reno menyebut belum ada pembahasan khusus. Meski demikian, potensi PAD tetap terbuka melalui sektor-sektor yang diatur dalam regulasi, seperti reklame dan parkir.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo lainnya, Mu’ad, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mendorong keberpihakan terhadap produk UMKM lokal. Ia menyampaikan bahwa DPRD secara aktif mengundang pengelola ritel modern agar memberikan ruang penitipan produk UMKM di gerai mereka.
Bahkan, DPRD juga mendorong adanya penanda khusus di dalam toko modern agar masyarakat mudah mengenali produk lokal, seperti label atau pamflet bertuliskan “Oleh-oleh Probolinggo”.
Menurut Mu’ad, saat ini sekitar separuh produk lokal telah mulai masuk ke jaringan ritel modern. Namun demikian, standar tetap menjadi syarat utama yang harus dipenuhi UMKM, mulai dari kualitas kemasan, perizinan produksi, mutu produk, hingga kejelasan masa kedaluwarsa.
Ia berharap ke depan ritel modern tidak hanya menjadi saluran distribusi, tetapi juga mitra strategis bagi UMKM dalam meningkatkan daya saing. Dengan demikian, pertumbuhan UMKM diharapkan berdampak langsung pada peningkatan lapangan kerja dan penguatan ekonomi daerah Kabupaten Probolinggo.(ma/ko)
