KRAKSAAN - Pemerintah Kabupaten Probolinggo menyampaikan Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (31/3/2026). Penyampaian dilakukan oleh Wakil Bupati Probolinggo, Fahmi AHZ, mewakili Bupati Probolinggo.
Dalam paparannya, pemerintah daerah menegaskan bahwa kinerja pembangunan sepanjang 2025 menunjukkan tren positif, terutama pada aspek makro ekonomi dan tata kelola pemerintahan.
Berdasarkan Pembacaan Laporan LKPJ, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,51 triliun atau 102,87 persen dari target, sementara pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,34 persen, melampaui target 5,09 persen .
Selain itu, pemerintah juga menyoroti capaian indikator tata kelola, seperti indeks pelayanan publik yang mencapai 4,59 atau melampaui target, serta peningkatan indeks inovasi daerah dan penguatan transparansi pengadaan barang dan jasa.
Secara kumulatif, capaian implementasi program pembangunan daerah disebut mencapai 87,19 persen dari total indikator yang ditetapkan, serta diikuti dengan raihan puluhan penghargaan tingkat regional maupun nasional.
Program SAE Diklaim Dorong Pembangunan
Pemerintah daerah juga menekankan keberhasilan pelaksanaan 17 program prioritas berbasis visi “SAE” (Sejahtera, Amanah-Religius, dan Berdaya Saing), dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp452 miliar.
Program tersebut mencakup sektor strategis seperti pengentasan kemiskinan, penguatan UMKM, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, hingga pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat desa.
Dalam kesimpulan nota penjelasan, pemerintah menilai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara umum telah berjalan baik, meskipun diakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperbaiki ke depan .
PMII Kritik: Capaian Belum Menyentuh Realitas Rakyat
Di sisi lain, kritik tajam disampaikan oleh Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Probolinggo. Ketua II PC PMII, Achmad Syaifuddin, menilai narasi keberhasilan yang disampaikan pemerintah belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di masyarakat.
Berdasarkan data yang sama dalam LKPJ, sejumlah indikator utama justru belum mencapai target. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 71,65 dari target 71,86, tingkat kemiskinan masih berada di angka 16,31 persen dari target 15,15 persen, serta rasio gini mencapai 0,377 dari target 0,334 .
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) juga belum memenuhi target yang telah ditetapkan.
Menurut Achmad, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi kebijakan di lapangan.
"Pemerintah jangan sibuk menjual optimisme kalau kenyataannya banyak target sendiri yang meleset. Rakyat tidak hidup dari slogan, rakyat menunggu hasil,” tegasnya .
Ia juga menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum mampu secara signifikan menurunkan kemiskinan maupun mengurangi ketimpangan sosial.
PC PMII mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pembangunan tahun pertama RPJMD 2025–2029, terutama dalam memastikan program benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
Kritik tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian angka makro, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan secara konkret oleh masyarakat.
Rapat paripurna DPRD terkait LKPJ 2025 ini menjadi ruang penting dalam menguji akuntabilitas pemerintah daerah. Di satu sisi, pemerintah menampilkan capaian kinerja yang dinilai progresif, sementara di sisi lain, kritik dari elemen masyarakat sipil menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. (izz/okt)
