Dilansir dari Portal Indonesia, para pelaku usaha tersebut menyebut belum seluruh pembayaran sesuai kontrak diterima, sehingga berdampak pada kondisi keuangan mereka. Beberapa di antaranya mengaku harus menanggung utang karena menggunakan modal pinjaman untuk menyelesaikan pekerjaan proyek.
Salah seorang vendor, Suhada, mengatakan pihaknya telah mengerjakan pekerjaan sesuai kesepakatan. Namun, pembayaran yang diharapkan hingga kini belum diterima secara penuh.
"Kami datang dengan semangat untuk berkontribusi pada proyek strategis nasional. Kami mengerahkan seluruh sumber daya, bahkan meminjam modal untuk memenuhi target pekerjaan. Namun setelah proyek selesai, hak kami justru belum kami terima," ujar Suhada, Selasa (7/7/2026).
Keluhan serupa juga disampaikan perwakilan kontraktor pelaksana. Menurutnya, kontraktor berada dalam posisi sulit karena harus memenuhi kewajiban kepada vendor, sementara termin pembayaran dari pemberi kerja atau pengelola proyek disebut belum seluruhnya dicairkan. Ia juga mengungkapkan adanya pemutusan kontrak dalam proses pelaksanaan proyek.
"Kami seperti buah simalakama. Vendor terus menagih pembayaran kepada kami, sementara kami sendiri masih menunggu kejelasan pembayaran. Berbagai upaya komunikasi sudah dilakukan, namun jawaban yang kami terima masih sama, yaitu diminta menunggu," ujarnya.
Akibat kondisi tersebut, sejumlah vendor dan kontraktor berharap ada penyelesaian melalui mediasi yang melibatkan seluruh pihak terkait agar hak-hak mereka dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami tidak meminta lebih. Kami hanya berharap hak kami dibayarkan sesuai pekerjaan yang telah kami selesaikan dan modal yang telah kami keluarkan," tambahnya.
Hingga berita ini ditulis, pihak-pihak yang berkaitan dengan proyek pembangunan Jembatan Kaca Seruni Point belum memberikan keterangan resmi mengenai mekanisme maupun jadwal penyelesaian pembayaran yang dikeluhkan para vendor dan kontraktor.
Kasus tersebut menjadi perhatian karena menyangkut keberlangsungan usaha para pelaku usaha yang terlibat dalam proyek tersebut. Publik pun menantikan penyelesaian yang transparan dan berkeadilan agar persoalan pembayaran dapat segera diselesaikan.
