Hal itu disampaikan Gus Fatih di Alino, saat acara Ngopi Bersama Garda Bangsa, pada Sabtu, 4 Juli 2026.
Menurut Gus Fatih, keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan sangat penting agar kebutuhan riil di lapangan dapat masuk dalam dokumen pembangunan daerah. Ia menilai, masyarakat tidak cukup hanya mengkritik hasil pembangunan, tetapi juga perlu memahami alur penyusunan anggaran.
Gus Fatih menjelaskan, usulan pembangunan harus dimulai dari Musdes, kemudian berlanjut ke Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, hingga Musrenbang Kabupaten. Jika aspirasi masyarakat tidak tercatat sejak awal, maka usulan tersebut sulit masuk dalam pembahasan APBD.
“Kami berharap teman-teman pemuda berani menyampaikan persoalan yang ada di lingkungannya. Jangan sampai keresahan masyarakat hanya menjadi pembicaraan di luar forum, tetapi tidak pernah masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Karena itu, masukan dari masyarakat sangat dibutuhkan agar pembangunan daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.
Gus Fatih turut mengajak organisasi kepemudaan, mulai dari Garda Bangsa, GP Ansor, hingga IPNU, untuk lebih vokal menyampaikan aspirasi secara tertulis melalui forum resmi.
“Kami tidak menutup ruang kritik. Justru kami membutuhkan masukan dari masyarakat agar pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan,” katanya.
Sebagai bentuk keterbukaan, Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo juga membuka ruang aspirasi masyarakat setiap hari Jumat di kantor fraksi maupun melalui kanal media sosial resmi PKB Kabupaten Probolinggo.
