Aktivis Sae Patenang, Sholehuddin, mengaku menemukan adanya pihak yang mengaku mewakili perusahaan pemegang izin saat proses verifikasi berlangsung. Namun, menurutnya, pihak tersebut tidak mampu menjelaskan titik koordinat wilayah izin ketika diminta petugas.
"Mereka menunjukkan dokumen operasional, tetapi ketika diminta menjelaskan titik koordinat izinnya tidak bisa menerangkan. Kami menduga ada keterangan yang tidak benar kepada petugas yang sedang melakukan verifikasi," ujar Sholehuddin.
Selain menyoroti aspek legalitas, Sae Patenang juga meminta pemerintah mengevaluasi penerapan kaidah teknis pertambangan.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, kata dia, terdapat lereng tambang dengan kemiringan yang dinilai cukup ekstrem sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pekerja maupun lingkungan sekitar.
Sholehuddin juga menilai sektor pertambangan seharusnya mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila seluruh perusahaan memenuhi kewajiban perizinan dan perpajakan.
"Di tengah efisiensi anggaran, sektor pertambangan seharusnya bisa menjadi salah satu penopang PAD jika seluruh perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai aturan," katanya.
Ia berharap pemerintah tidak hanya menindak tambang tanpa izin, tetapi juga mengevaluasi perusahaan yang telah memiliki izin apabila ditemukan aktivitas di luar wilayah yang diizinkan maupun pelanggaran terhadap ketentuan teknis pertambangan.
Sidak tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Kecamatan Lumbang yang selama ini menjadi perhatian sejumlah pegiat lingkungan.
