PROBOLINGGO - Penutupan total Jembatan Curah Bubur yang menghubungkan Kecamatan Tegalsiwalan dan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, mendapat perhatian dari dua anggota DPRD setempat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV.

Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Arief Hidayat atau Cak Dayat dari Fraksi PDI Perjuangan bersama Feri Gita Rahayu atau Mbak Feri dari Fraksi Partai NasDem turun langsung meninjau sejumlah jalur alternatif yang digunakan masyarakat selama pembangunan jembatan berlangsung.
Sejumlah rute yang ditinjau antara lain jalur Bulujaran Lor - Paras - Banjarsawah serta akses dari sisi timur Kecamatan Tegalsiwalan melalui Desa Tegalsiwalan, Paras, dan Bulujaran Lor.
Peninjauan dilakukan menyusul keluhan warga mengenai dampak penutupan akses utama terhadap mobilitas masyarakat, termasuk aktivitas pendidikan, pekerjaan, perdagangan, hingga aspek keselamatan dan keamanan pengguna jalan.
Cak Dayat mengatakan pihaknya mendukung pembangunan maupun pelebaran Jembatan Curah Bubur karena infrastruktur tersebut dinilai penting untuk menunjang mobilitas masyarakat dalam jangka panjang.Meski demikian, menurut dia, pemerintah dan pihak terkait juga perlu memastikan jalur pengganti selama pembangunan benar-benar aman dan layak digunakan.
“Prinsipnya kami sangat mendukung pembangunan jembatan ini. Yang kami pastikan adalah bagaimana selama proses pembangunan masyarakat tetap mendapatkan akses yang aman dan layak. Karena penutupannya cukup lama, jalur alternatif tidak boleh hanya sekadar tersedia, tetapi harus benar-benar bisa digunakan masyarakat dengan aman,” kata Cak Dayat saat melakukan pengecekan lapangan.
Dari peninjauan tersebut, keduanya menemukan beberapa ruas jalur alternatif yang dinilai masih membutuhkan perbaikan. Ketersediaan papan penunjuk arah juga menjadi salah satu perhatian.
Menurut mereka, sejumlah pengguna jalan sempat terlihat kebingungan menentukan arah, khususnya di pertigaan setelah melewati jembatan sumber air di Desa Paras.
Feri Gita Rahayu menilai keberadaan rambu dan papan penunjuk arah perlu segera diperkuat di sejumlah persimpangan.
“Ini kelihatannya sederhana, tetapi bagi orang yang baru pertama kali lewat, tidak adanya papan penunjuk bisa membuat mereka bingung. Apalagi malam hari. Karena itu rambu dan petunjuk arah harus segera dipasang di titik-titik strategis,” ujarnya.
Selain rambu, penerangan jalan juga menjadi perhatian. Sejumlah titik jalur alternatif disebut masih relatif gelap dan sepi saat malam hari.
Menurut Feri, penerangan diperlukan tidak hanya untuk menekan risiko kecelakaan, tetapi juga memberikan rasa aman kepada pengguna jalan.
“Jangan sampai kita menyelesaikan persoalan akses jembatan, tetapi kemudian muncul persoalan baru di jalur alternatif. Penerangan sangat penting, bukan hanya untuk mencegah kecelakaan, tetapi juga memberikan rasa aman kepada masyarakat,” katanya.
Jalur Pejalan Kaki Dinilai Perlu Penanganan
Dalam peninjauan tersebut, kedua anggota DPRD juga melihat jalur yang digunakan sebagian masyarakat untuk berjalan kaki di sekitar lokasi Jembatan Curah Bubur.
Jalur itu melintasi bagian bawah jembatan dengan medan menurun dan relatif terjal. Kondisinya juga berdebu sehingga dinilai kurang aman, terlebih apabila digunakan pada malam hari maupun ketika hujan.
Cak Dayat mengatakan jalur tersebut tidak diperuntukkan bagi mobil dan tidak disarankan untuk kendaraan bermotor.
Apabila tetap dimanfaatkan masyarakat sebagai akses pejalan kaki, menurut dia, pemerintah maupun pelaksana proyek perlu mempertimbangkan penanganan sederhana, seperti pemadatan permukaan jalan dan pemasangan penerangan.
“Kalau memang ini menjadi akses pejalan kaki, paling tidak jalannya dipadatkan dan diberi penerangan. Jangan dibiarkan menjadi jalur yang berbahaya. Apalagi ketika hujan, kondisi tanah bisa menjadi becek dan berlumpur,” ujarnya.
Ia menilai penanganan sementara tidak harus selalu berupa pembangunan berskala besar. Langkah seperti pemadatan jalan, penerangan, serta pemasangan petunjuk arah disebut dapat membantu mengurangi risiko bagi masyarakat selama pekerjaan berlangsung.
Mobilitas Pelajar Ikut Menjadi Sorotan
Dampak penutupan Jembatan Curah Bubur juga dinilai menyentuh sektor pendidikan.
Cak Dayat dan Feri turut mengunjungi sejumlah sekolah yang siswanya terdampak perubahan akses setelah jembatan ditutup.
Menurut Cak Dayat, rekayasa akses selama pembangunan perlu mempertimbangkan keselamatan serta tambahan waktu perjalanan bagi pelajar, guru, dan tenaga kependidikan.
“Anak-anak sekolah jangan sampai harus menempuh perjalanan yang jauh lebih lama atau menggunakan jalur yang kurang aman hanya karena akses utama ditutup. Pendidikan harus tetap berjalan dengan baik dan keselamatan siswa harus menjadi perhatian,” katanya.
Ia berharap solusi akses bagi warga tidak hanya mempertimbangkan kendaraan umum dan distribusi barang, tetapi juga kebutuhan perjalanan pelajar sehari-hari.
DPRD, Forkopimcam, Kontraktor dan PUPR Bermusyawarah
Usai meninjau jalur alternatif, Cak Dayat dan Feri melakukan pembahasan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Tegalsiwalan, pihak kontraktor, serta perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Probolinggo yang juga berada di lapangan.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah yang diharapkan dapat memperbaiki akses masyarakat selama pembangunan jembatan berlangsung.
Cak Dayat mengapresiasi adanya komunikasi antara pemerintah, aparat kewilayahan, kontraktor dan unsur masyarakat. Ia meminta hasil pembahasan tersebut segera ditindaklanjuti di lapangan.
“Meskipun beberapa langkah ini mungkin terlambat karena penutupan sudah berjalan, kami berharap bisa dilakukan secepatnya. Jangan menunggu sampai terjadi kecelakaan atau persoalan keamanan baru kemudian kita bertindak,” ujarnya.
Minta Dampak Sosial dan Ekonomi Ikut Dihitung
Selain aspek keselamatan, Cak Dayat meminta dampak sosial dan ekonomi akibat perubahan akses turut menjadi bahan evaluasi selama pembangunan.
Jembatan Curah Bubur selama ini menjadi salah satu penghubung mobilitas masyarakat menuju sejumlah pusat aktivitas ekonomi, termasuk Pasar Hewan Banyuanyar dan Maron serta jalur distribusi hasil pertanian dan perdagangan warga.
Menurutnya, bertambahnya jarak tempuh selama pengalihan arus berpotensi meningkatkan pengeluaran masyarakat, mulai dari konsumsi bahan bakar hingga biaya angkut barang.
“Yang perlu kita pikirkan adalah jangan sampai biaya pembangunan kita hitung dengan sangat rinci, tetapi biaya sosial dan ekonomi yang ditanggung masyarakat selama pembangunan tidak dihitung. Tambahan jarak, BBM, waktu tempuh, biaya angkut, sampai dampaknya terhadap aktivitas perdagangan harus menjadi perhatian,” kata Cak Dayat.
Ia juga mendorong evaluasi jalur alternatif dilakukan secara berkala tanpa harus menunggu pembangunan Jembatan Curah Bubur selesai.
“Kalau di lapangan ternyata ada titik yang tidak aman, rusak, membingungkan atau tidak mampu menampung lalu lintas, jangan menunggu empat bulan selesai. Segera evaluasi dan perbaiki,” tegasnya.
Cak Dayat menambahkan, pembangunan Jembatan Curah Bubur tetap harus berjalan sesuai perencanaan karena manfaat jangka panjangnya dibutuhkan masyarakat.
Namun, ia meminta keselamatan serta kelancaran aktivitas warga selama pekerjaan berlangsung tetap ditempatkan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan proyek.
“Pembangunan bukan hanya tentang bagaimana jembatan selesai. Pembangunan adalah bagaimana masyarakat tetap bisa beraktivitas dengan aman dan layak selama proses itu berlangsung,” pungkasnya.(bsa/sof)