Probolinggo, 27 Desember 2024 – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di Desa Tulupari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, semakin ramai diperbincangkan setelah sebuah video yang mengungkap praktik tersebut viral di TikTok. Video yang diunggah oleh portal berita lokal Portal Probolinggo telah ditonton lebih dari 45 ribu kali, memicu kemarahan masyarakat. Namun, hingga saat ini, pemerintah setempat belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden ini.
Kronologi Dugaan Pungli Video viral tersebut menunjukkan laporan warga Dusun Karang Tengah, M, yang mengungkap bahwa pada 18 Desember 2024, perangkat desa yang berinisial M dan AS meminta pungutan sebesar Rp100.000 dari setiap penerima bansos di kantor pos Desa Tulupari. M mengaku bahwa dirinya bersama 54 warga penerima bansos lainnya diminta memberikan uang dengan alasan yang tidak jelas. “Kami hanya diberi tahu ini kebijakan desa, tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut. Kami merasa ini tidak benar,” ungkap M.
Reaksi Masyarakat dan Media Sosial Praktik ini langsung menuai kecaman dari masyarakat baik di Desa Tulupari maupun dari warganet. Banyak komentar di unggahan tersebut yang menyayangkan tindakan oknum perangkat desa dan mendesak agar pemerintah segera menanggapi dan mengambil langkah tegas.
"Ini sangat mengecewakan. Seharusnya bantuan sosial itu gratis, tidak boleh ada pungutan apa pun," tulis salah satu pengguna TikTok yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap kejadian ini.
Warga setempat berharap kasus ini segera diselesaikan agar kepercayaan terhadap perangkat desa dapat pulih.
Pemerintah Belum Berikan Tanggapan Resmi Hingga berita ini diterbitkan, baik Pemerintah Desa Tulupari maupun Pemerintah Kabupaten Probolinggo belum memberikan tanggapan resmi terkait kasus dugaan pungli ini. Tidak adanya respon dari pihak berwenang menambah keresahan masyarakat yang merasa laporan mereka diabaikan.
“Kenapa tidak ada respons? Kami hanya ingin kejelasan dan keadilan,” ujar salah satu warga yang menjadi korban pungli.
Desakan Penyelidikan Cepat Warga mendesak agar aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menyelidiki kasus ini. “Jika pemerintah desa tidak memberikan klarifikasi, kami berharap pemerintah daerah atau pihak kepolisian bertindak,” tambah warga lain.
Kasus ini menjadi ujian bagi transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial. Masyarakat berharap agar langkah tegas diambil untuk memastikan bantuan sosial sampai kepada yang berhak tanpa ada potongan atau pungutan liar.
Portal Probolinggo akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan pembaruan terkini kepada masyarakat.
