Video Dugaan Pungli Pembagian BPNT di Desa Rejing Viral, Warga Desak Aparat Bertindak
Probolinggo – Sebuah video yang memperlihatkan dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pembagian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Rejing, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, viral di media sosial dan memicu keresahan masyarakat. Dalam video tersebut, seorang warga berinisial RY terlihat menyerahkan sejumlah uang kepada perangkat desa berinisial KB. Selain itu, perangkat desa lainnya, KS, serta seorang pegawai pos juga tampak terlibat dalam proses pembagian bantuan sosial (bansos).
Beberapa warga mengaku diminta menyerahkan uang sebesar Rp50.000 agar tetap menerima bansos. Mereka juga menyebut adanya ancaman bahwa bantuan sosial akan dihentikan jika mereka menolak memberikan uang tersebut.
“Kami merasa diperas. Padahal bantuan ini adalah hak kami sebagai warga yang membutuhkan,” ujar salah satu warga yang tidak ingin disebutkan namanya.
Sementara itu, salah satu pendamping bansos yang enggan disebutkan namanya mengonfirmasi bahwa pungutan tersebut memang terjadi. Menurut hasil penelusurannya, pungutan Rp50.000 dikenakan kepada warga yang menerima bantuan di atas Rp1 juta. Sedangkan penerima bantuan di bawah Rp1 juta dikenakan pungutan bervariasi antara Rp20.000 hingga Rp25.000.
Konfirmasi ke Pihak Pos Tiris
Kami mencoba mengonfirmasi kasus ini ke Pak Eko, perwakilan dari Pos Tiris, melalui aplikasi pesan WhatsApp. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa semua urusan terkait penyaluran bansos telah diserahkan kepada Abah Ilyas. "Semua sudah saya serahkan kepada Abah Ilyas. Yang harus saya lakukan harus seizin beliau," ungkapnya.
Namun, ketika ditanya lebih lanjut terkait dugaan pungli, jawabannya dianggap kurang relevan dengan pertanyaan yang diajukan. "Saya tidak merasa memotong hak-hak orang lain, Mas," ungkapnya. Pernyataan tersebut diberikan meskipun kami tidak menanyakan apakah ia memotong bantuan tersebut atau tidak.
Hingga berita ini diturunkan, pihak lain yang disebutkan dalam video, termasuk perangkat desa, belum memberikan tanggapan atau klarifikasi resmi terkait kasus ini.
Desakan Masyarakat
Warga Desa Rejing mendesak pemerintah daerah serta aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki dugaan pungli ini. Mereka berharap ada tindakan tegas agar pembagian bansos berjalan dengan adil tanpa adanya intimidasi maupun pungutan liar.
Kasus ini menjadi perhatian masyarakat yang menginginkan penyaluran bansos dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan. Pemerintah daerah diharapkan mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan persoalan ini serta meningkatkan pengawasan terhadap program bantuan sosial di masa mendatang.
