SURABAYA - Gubernur LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jawa Timur, Samsuddin, S.H., mendesak Pertamina bersama instansi terkait untuk segera melakukan uji laboratorium independen terhadap bahan bakar Pertalite, menyusul maraknya keluhan masyarakat di berbagai daerah terkait sepeda motor yang mendadak brebet setelah pengisian BBM jenis tersebut.
Menurut Samsuddin, langkah ini perlu segera diambil agar keresahan publik tidak berlarut-larut dan untuk memastikan kualitas bahan bakar yang beredar sesuai dengan standar nasional.
“Kami dari LIRA Jawa Timur meminta Pertamina dan lembaga pengawas terkait untuk segera turun ke lapangan. Ambil sampel BBM Pertalite secara resmi, uji di laboratorium independen, dan umumkan hasilnya secara terbuka. Masyarakat butuh kejelasan, bukan sekadar klarifikasi,” tegas Samsuddin di Surabaya, Kamis (6/11/2025).
Ia menilai, keluhan warga di sejumlah wilayah seperti Probolinggo, Pasuruan, dan Situbondo bukan persoalan kecil. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari kendaraan roda dua untuk bekerja, sehingga gangguan pada motor mereka berdampak langsung pada ekonomi keluarga.
“Jangan anggap remeh. Di banyak daerah, sepeda motor adalah sumber penghidupan. Kalau motornya rusak, mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah. Ini menyangkut perut rakyat,” ujarnya.
Samsuddin juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok Pertalite, mulai dari proses produksi di kilang, pengangkutan oleh mobil tangki, hingga penyaluran ke SPBU. Ia meminta transparansi penuh agar publik mengetahui di mana potensi permasalahan sebenarnya terjadi.
“Kalau Pertamina mengatakan tidak ada campuran, maka harus dijelaskan kenapa fenomena ini terjadi serentak di berbagai daerah di Jawa Timur. Evaluasi rantai pasok harus dilakukan menyeluruh dan transparan,” jelasnya.
Menurutnya, jika nantinya ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan teknis dalam distribusi, Pertamina wajib bertanggung jawab secara moral dan material.
“Kalau terbukti ada kesalahan, Pertamina harus bertanggung jawab. Setidaknya ada permintaan maaf resmi, pendataan wilayah terdampak, serta mekanisme kompensasi bagi masyarakat yang dirugikan,” ujar Samsuddin.
Sebagai lembaga sosial kontrol yang aktif mengawasi kebijakan publik, LIRA Jawa Timur juga meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Badan Pengawas Migas (BPH Migas), serta pemerintah daerah untuk ikut turun tangan mengawasi uji mutu BBM ini.
“Kami siap bersinergi dengan Pemprov Jatim, DPRD, kepolisian, dan instansi lain untuk memastikan investigasi ini berjalan transparan. Jangan sampai masyarakat kembali menjadi korban karena lemahnya pengawasan,” tegas Gubernur LIRA Jatim itu.
Samsuddin menegaskan, kasus ini bukan hanya persoalan teknis BBM, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan BUMN. Karena itu, LIRA akan terus mengawal agar hasil investigasi diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kualitas BBM menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah dan Pertamina harus hadir dengan solusi konkret, bukan sekadar pernyataan menenangkan,” pungkasnya.
