KRAKSAAN — Menjelang musim tanam Desember, ribuan petani di Kabupaten Probolinggo menghadapi ketidakpastian akibat persoalan pendataan dalam sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK). Sejumlah nama petani dilaporkan belum tercantum dalam sistem tersebut, sehingga berisiko gagal memperoleh pupuk bersubsidi.
Dilansir dari Radar Bromo, salah satu petani terdampak adalah Yudi, warga Desa Sambirampak Lor, Kecamatan Kotaanyar. Ia mengaku telah melengkapi seluruh dokumen persyaratan sejak Mei 2025, mulai dari KTP hingga SPPT PBB, namun hingga kini namanya belum muncul dalam daftar penerima pupuk subsidi.
“Semua berkas sudah saya serahkan, tapi sampai sekarang belum juga terdaftar. Saya sudah menghubungi call center dan panja pupuk, tapi belum ada hasil,” ungkapnya.
Kondisi ini membuat Yudi berisiko harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga sekitar Rp340 ribu hingga Rp350 ribu per kuintal — jumlah yang cukup membebani biaya tanam di lahan miliknya seluas lebih dari seribu meter persegi.
Ketua Panitia Kerja (Panja) Pupuk DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis, mengakui adanya kendala teknis dalam proses input data E-RDKK tahun ini. Menurutnya, masih banyak petani yang belum terdata karena persoalan administrasi atau kepemilikan lahan yang belum pasti.
Masih banyak data yang belum lengkap dan perlu diverifikasi ulang. Kami sedang berkoordinasi agar pendataan bisa segera diperbaiki,” jelas Muchlis.
Sebagai langkah cepat, Panja Pupuk DPRD membuka hotline pengaduan khusus untuk menampung laporan petani yang belum masuk sistem. Melalui saluran ini, petani dapat mengajukan verifikasi ulang bersama kelompok tani dan pemerintah desa agar hak mereka tidak terlewat.
Muchlis menegaskan pentingnya percepatan pendataan agar penyaluran pupuk subsidi berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
“Kami berharap tidak ada petani kecil yang dirugikan akibat masalah data. Pupuk adalah kebutuhan pokok dalam musim tanam, dan harus segera tersalurkan,” tegasnya.
Persoalan E-RDKK ini menjadi perhatian serius jelang musim tanam karena keterlambatan distribusi pupuk berpotensi menurunkan produktivitas pertanian di Kabupaten Probolinggo.
