JAKARTA, 13 November 2025-Upaya percepatan pengembangan pariwisata Kabupaten Probolinggo memasuki babak baru. Wakil Bupati Probolinggo, Fahmi AHZ. didampingi jajaran DPRD Kabupaten Probolinggo, melakukan pertemuan langsung dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di Jakarta, Kamis (13/11/2025). Pertemuan tersebut bertujuan untuk mempromosikan potensi wisata daerah sekaligus mendorong agar Probolinggo masuk dalam destinasi yang diprioritaskan dalam program nasional Kemenparekraf.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis, yang turut mendampingi rombongan, menjelaskan bahwa forum tersebut menjadi langkah strategis untuk memperluas pengakuan nasional terhadap kekayaan wisata Probolinggo. Ia menegaskan bahwa daerah tidak hanya mengandalkan Kawasan Bromo sebagai ikon utama, tetapi juga memiliki beragam destinasi lain yang layak diangkat ke tingkat nasional.
“Dalam pertemuan ini, kami memaparkan potensi wisata secara menyeluruh. Tidak hanya Bromo, tetapi juga kawasan seperti Pantai Bentar, Bermi Ecopark, hingga berbagai destinasi unggulan lainnya. Termasuk Even Seven Lake yang baru saja kami gelar dan langsung kami presentasikan kepada pihak Kementerian,” ujar Muchlis.
Muchlis menambahkan bahwa delegasi Probolinggo tidak hanya menyampaikan potensi, tetapi juga menawarkan model kolaborasi agar destinasi wisata daerah dapat masuk dalam daftar prioritas pengembangan Kemenparekraf. “Kami mempresentasikan bagaimana skema kerja sama yang dapat dilakukan agar destinasi-destinasi ini menjadi bagian dari promosi nasional dan memperoleh dukungan program,” jelasnya.
Wakil Bupati Fahmi AHZ dalam pertemuan tersebut juga menegaskan komitmen Pemerintah Daerah untuk memperkuat kualitas layanan, infrastruktur, dan kegiatan berbasis pariwisata. Harapannya, Probolinggo dapat menjadi salah satu poros wisata di Jawa Timur yang tak hanya berorientasi pada Bromo, namun juga menonjolkan kekhasan pesisir, budaya, dan alamnya.
Pertemuan ini menjadi sinyal positif bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo semakin agresif dalam memajukan sektor pariwisata, sekaligus membuka peluang bagi kolaborasi pemerintah pusat–daerah untuk mendorong daya saing pariwisata nasional.
