KRAKSAAN-Koalisi Masyarakat Independen (KMI) Kabupaten Probolinggo menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Probolinggo pada Senin (5/1/2026). Aksi yang diikuti ratusan peserta tersebut bertujuan menyuarakan dukungan kepada pemerintah daerah agar proses pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara kondusif.
Dalam orasinya, salah satu tokoh masyarakat, Habib Mustofa, menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial dan politik di Kabupaten Probolinggo. Ia mengingatkan agar dinamika demokrasi tidak berkembang menjadi kegaduhan yang berlarut-larut dan berpotensi menghambat agenda pembangunan daerah.
Habib Mustofa menegaskan bahwa pemerintahan saat ini tidak bersikap antikritik maupun antiprotes. Namun, ia mendorong agar kritik dan aspirasi disampaikan secara rasional, konstruktif, serta mengedepankan etika demokrasi. Menurutnya, aksi protes seharusnya berorientasi pada perbaikan kebijakan, bukan sekadar menciptakan tekanan atau kegaduhan sosial.
Ia juga menyinggung adanya fenomena penyampaian aspirasi yang dinilai tidak sehat, di mana kritik atau aksi dilakukan secara berulang tanpa substansi yang jelas. Karena itu, Habib Mustofa mengajak masyarakat, khususnya generasi muda Probolinggo, untuk turut menjaga pemerintahan yang telah dipilih secara demokratis agar tidak mudah diganggu oleh kepentingan tertentu.
Terkait isu seleksi Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Habib Mustofa menyampaikan bahwa proses tersebut masih berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menegaskan bahwa kritik dan masukan terhadap panitia seleksi tetap diperbolehkan, namun sebaiknya disampaikan melalui jalur yang tepat dan tidak dilakukan secara berlebihan dalam bentuk aksi-aksi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan.
Dalam kesempatan itu, Habib Mustofa juga menyampaikan harapannya kepada aparat keamanan agar tetap mengawal kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum secara profesional dan proporsional, tanpa mengurangi ketegasan dalam menjaga ketertiban umum. Ia menekankan pentingnya mencegah praktik-praktik yang dapat mencederai nilai demokrasi, termasuk intimidasi, adu domba, maupun tindakan yang berpotensi merusak tatanan sosial.
“Kabupaten Probolinggo adalah daerah dengan kultur religius yang kuat, dikenal sebagai kota santri dengan banyak tokoh agama. Karena itu, suasana demokrasi harus dijaga dengan cara-cara yang beradab dan bermartabat,” ujarnya.
Aksi damai tersebut berlangsung tertib dengan pengamanan dari aparat kepolisian. KMI menyatakan menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi, selama dilakukan secara damai, tidak melanggar hukum, dan tidak merusak persatuan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo belum memberikan pernyataan resmi terkait aksi tersebut. Aparat keamanan memastikan akan terus menjaga situasi tetap aman dan kondusif guna mendukung kelancaran pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Probolinggo.
