KRUCIL - Derasnya hujan yang mengguyur Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, Jumat (20/2/2026), kembali memutus jembatan penghubung antara Desa Guyangan dan Desa Betek. Akses vital bagi warga tiga dusun Ledduk, Lebbe, dan Gligir itu kini lumpuh total setelah diterjang arus sungai yang meluap sejak sore hingga malam hari.
Jembatan tersebut sebelumnya juga pernah putus dan dibangun kembali melalui swadaya masyarakat. Namun, kerusakan kali ini dinilai lebih parah karena arus air masih deras sehingga perbaikan darurat belum dapat dilakukan.
Di tengah kondisi tersebut, warga mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap minimnya perhatian pemerintah. Mereka membandingkan kondisi jembatan di desa lain yang menurut mereka sempat mendapat kunjungan langsung dari kepala daerah.
“Kami iri, jembatan desa lain didatangi Bupati. Kalau jembatan ini, jangan kan didatangi, ditanya kondisinya saja tidak,” ujar seorang warga dengan nada getir.
Warga menyebut akses tersebut tidak memiliki status administratif yang jelas bukan tercatat sebagai jalan desa maupun jalan kabupaten. Ketidakjelasan ini, menurut mereka, menjadi alasan mengapa pembangunan dan perawatan jembatan tidak pernah masuk dalam agenda resmi pemerintah.
“Ini murni urunan warga. Katanya jalan ini tidak punya status. Bukan jalan desa, bukan juga jalan kabupaten. Jadi kami bangun sendiri,” kata warga lainnya.
Akibat putusnya jembatan, aktivitas ekonomi warga terganggu, terutama akses menuju Pasar Condong yang selama ini menjadi pusat perdagangan kebutuhan pokok. Anak-anak sekolah dan petani juga terdampak karena jalur utama mobilitas mereka terhenti.
Kondisi ini kembali menyoroti persoalan tata kelola infrastruktur di wilayah perdesaan yang berada di batas administratif atau belum memiliki penetapan status jalan secara formal. Dalam sistem pemerintahan daerah, klasifikasi status jalan menentukan kewenangan pembiayaan dan penanganan. Ketika status tidak jelas, tanggung jawab sering kali menjadi abu-abu.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah terkait langkah penanganan maupun kepastian status jembatan tersebut. Sementara itu, warga menyatakan tetap akan berupaya mengumpulkan dana secara swadaya, meskipun kondisi ekonomi mereka terbatas.
“Kami capek berharap. Tapi mau bagaimana lagi, ini jalan hidup kami,” pungkas seorang warga.
Peristiwa ini menjadi cermin nyata bahwa bagi sebagian masyarakat perdesaan, gotong royong masih menjadi sandaran utama ketika kebijakan belum sepenuhnya hadir di lapangan.(ma/ko)
