PROBOLINGGO - Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) melakukan monitoring dan evaluasi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Sogaan, Kecamatan Pakuniran, Senin (2/3/2026). Langkah ini diambil menyusul viralnya temuan belatung pada makanan yang sempat diterima siswa pada Kamis (26/2/2026).
Monitoring dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto. Ia menegaskan bahwa kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG sebenarnya dilakukan secara rutin dan terjadwal. Namun, ia mengakui sebelumnya belum dapat hadir secara langsung karena fokus pada penanganan bencana serta agenda kedinasan mewakili Bupati.“Sebenarnya monitoring dan evaluasi sudah beberapa kali dilakukan. Hanya saja saya belum sempat mendampingi karena ada penanganan bencana dan tugas mewakili Bupati,” ujarnya.
Kasus temuan belatung tersebut sempat memicu kekecewaan sejumlah orang tua siswa. Makanan diketahui telah terdistribusi dan diterima siswa sebelum adanya laporan terkait kondisi yang tidak layak konsumsi.
Menanggapi hal tersebut, Ugas menekankan bahwa kehadiran Satgas di lapangan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan sistem pelayanan berjalan sesuai standar serta melakukan pembenahan jika ditemukan kekurangan.
“Kami datang bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mencari solusi bersama. Jika ada temuan signifikan yang tidak ditindaklanjuti, tentu akan kami laporkan kepada Satgas Provinsi Jawa Timur,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kelalaian dalam program pelayanan publik dapat berdampak luas, tidak hanya terhadap unit pelaksana, tetapi juga terhadap reputasi pemerintah daerah secara keseluruhan.
“Jika satu SPPG viral karena kelalaian, yang terdampak bukan hanya SPPG tersebut. Nama baik kabupaten dan kepala daerah juga ikut dipertaruhkan. Sebagai penanggung jawab teknis, saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan ini diperbaiki,” katanya.
Dalam evaluasi tersebut, Satgas meminta seluruh pengelola SPPG di Kabupaten Probolinggo untuk memperketat disiplin operasional, meningkatkan pengawasan kualitas bahan makanan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Pemerintah daerah memastikan evaluasi berkelanjutan akan terus dilakukan guna menjamin kualitas dan keamanan layanan makan bergizi bagi siswa sebagai kelompok penerima manfaat utama program tersebut.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa program sosial tidak hanya diukur dari niat baik dan besaran anggaran, tetapi dari konsistensi pengawasan, akuntabilitas, dan ketepatan eksekusi di lapangan. Dalam era media sosial, satu kelalaian kecil dapat beresonansi besar dan justru di situlah kualitas tata kelola diuji.(IN)
