RTALPROBOLINGGO.COM
Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda, mulai dari pemutakhiran data partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), data pemilih pemula, hingga persiapan menghadapi tahapan menuju Pemilu 2029.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Bawaslu Kabupaten Probolinggo dipimpin Komisioner Bawaslu Ubaidillah. Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo Yonki Hendriyanto berhalangan hadir.
Rombongan Bawaslu disambut langsung Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo Khairul Anam, Sekretaris DPC Abdul Basit, Wakil Ketua DPC Beny Sudjarbono, Wakil Sekretaris DPC Sulaiman Dadang, serta seluruh jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Fikri, anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi PDI Perjuangan.
Dalam pertemuan itu, Bawaslu menyampaikan sejumlah hal terkait pemutakhiran data partai politik dalam Sipol. Di antaranya Surat Keputusan kepengurusan DPC terbaru, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan, struktur PAC di seluruh kecamatan, serta domisili Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo.
Selain itu, pembahasan juga menyentuh pemutakhiran data pemilih pemula dan persiapan menghadapi tahapan Pemilu 2029. Dalam forum tersebut disampaikan bahwa persiapan menuju tahapan pemilu perlu dilakukan sejak dini, dengan tahapan awal disebut akan mulai berlangsung pada Juni 2027.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo Khairul Anam yang akrab disapa Mas Anam menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut.
Menurutnya, pertemuan itu menjadi momentum penting karena merupakan pertemuan perdana antara jajaran Bawaslu dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo dalam kepengurusan saat ini.
Mas Anam menegaskan, PDI Perjuangan terbuka untuk membangun komunikasi dengan Bawaslu, terutama dalam kegiatan pendidikan politik dan peningkatan pemahaman mengenai regulasi kepemiluan.
Pihaknya juga membuka ruang bagi Bawaslu untuk terlibat sebagai narasumber dalam kegiatan pendidikan politik maupun pelatihan saksi yang diselenggarakan PDI Perjuangan.
“Kami memberikan ruang terbuka untuk melibatkan Bawaslu dalam pendidikan politik yang dilakukan PDI Perjuangan, misalnya sebagai narasumber maupun dalam pelatihan saksi,” kata Mas Anam.
Ia juga menegaskan PDI Perjuangan berkomitmen menjalankan organisasi dan administrasi partai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mematuhi tata kelola internal organisasi.
Dalam kesempatan tersebut, Mas Anam turut memaparkan perkembangan konsolidasi struktur PDI Perjuangan di Kabupaten Probolinggo.
Menurut dia, kepengurusan Pimpinan Anak Cabang (PAC) di seluruh kecamatan telah terbentuk 100 persen dengan total 228 pengurus.
Dari jumlah tersebut, Mas Anam menyebut keterwakilan perempuan mencapai sekitar 43 persen, sedangkan kalangan Generasi Z mencapai sekitar 45 persen.
“Pengurus PAC se-Kabupaten Probolinggo sudah terbentuk 100 persen. Keterwakilan perempuan mencapai 43 persen dan Gen Z sekitar 45 persen, dengan total 228 pengurus PAC,” ujarnya.
Tidak hanya di tingkat kecamatan, Mas Anam menyatakan struktur kepengurusan ranting di seluruh Kabupaten Probolinggo juga telah terbentuk 100 persen.
Total pengurus ranting yang telah terbentuk disebut mencapai 2.310 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 42 persen merupakan perempuan dan sekitar 46 persen berasal dari kalangan Gen Z.
“Pengurus ranting juga sudah terbentuk 100 persen. Keterwakilan perempuan sekitar 42 persen dan Gen Z sekitar 46 persen, dengan total 2.310 pengurus ranting se-Kabupaten Probolinggo,” jelas Mas Anam.
Menurutnya, tingginya keterlibatan perempuan dan generasi muda merupakan bagian dari proses regenerasi sekaligus penguatan struktur PDI Perjuangan hingga tingkat bawah.
Mas Anam juga menyampaikan terima kasih atas kunjungan Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Ia menegaskan PDI Perjuangan siap menjaga komunikasi kelembagaan serta mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku dalam setiap tahapan kepemiluan.
Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Probolinggo menempatkan audiensi dengan partai politik sebagai bagian dari komunikasi kelembagaan serta pemutakhiran informasi kepartaian menjelang tahapan Pemilu 2029.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara Bawaslu dan partai politik, terutama dalam aspek administrasi, pendidikan politik, kepatuhan terhadap regulasi, serta kesiapan menghadapi tahapan pemilu mendatang.
