Probolinggo — DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi PKB, Muchlis, menanggapi keluhan sejumlah petani terkait kewajiban menebus pupuk organik di salah satu kios pupuk bersubsidi. Menurut keluhan yang beredar, petani merasa terbebani dengan keberadaan pupuk organik yang mereka anggap kurang bermanfaat.
Menindaklanjuti keluhan tersebut, Muchlis langsung melakukan konfirmasi kepada pihak kios. Dalam keterangannya, pemilik kios membenarkan bahwa pupuk organik masih tersedia hingga bulan Mei dan memang menjadi bagian dari paket yang disalurkan ke petani.
“Petani kadang mengeluh karena merasa pupuk organik itu tidak berguna, padahal kenyataannya bagus. Tapi karena kurang informasi, akhirnya jadi salah paham,” ujar pemilik kios.
Terkait harga jual pupuk Urea dan Phonska yang dipatok Rp120 ribu per sak, pemilik kios menjelaskan bahwa harga tersebut disamakan untuk menutupi biaya operasional, termasuk upah tenaga angkut.
“Kalau dijual pas harga HET (Harga Eceran Tertinggi), kami kesulitan bayar persen kuli,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Muchlis menyayangkan minimnya peran serta Dinas Pertanian dalam memberikan sosialisasi kepada petani terkait pentingnya penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang.
“Seandainya dinas benar-benar turun langsung ke lapangan untuk melakukan sosialisasi, saya yakin miskomunikasi seperti ini bisa dihindari,” tegas Muchlis.
Di sisi lain, pemilik kios juga mengeluhkan masih adanya oknum petani yang tidak menebus atau tidak membayar pupuk organik yang telah disalurkan kepada mereka. Hal ini dinilai menambah beban bagi kios yang bertanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi.
Muchlis menegaskan akan terus memantau persoalan ini dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar penyaluran pupuk bersubsidi berjalan sesuai aturan, tanpa merugikan petani maupun kios.
