JAKARTA – Impian Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan program makan siang bergizi gratis (MBG) di seluruh penjuru negeri dihadapkan pada kenyataan pahit: bunga utang negara melonjak tajam dan menyita ruang fiskal.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah mengalokasikan dana hingga Rp552,9 triliun hanya untuk membayar bunga utang. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah, naik signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, dan menyerap 35,8% belanja non-kementerian/lembaga.
Sementara itu, ruang fiskal makin sesak akibat rendahnya tax ratio yang masih berkutat di angka 10%, dan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menembus kisaran 39%.
Menjawab tantangan fiskal, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara. Inpres ini memangkas anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah senilai Rp50,59 triliun. Total efisiensi mencapai Rp306 triliun.
Pemangkasan menyasar berbagai pos, mulai dari perjalanan dinas, belanja operasional aparatur sipil negara, hingga program-program yang dianggap tidak memiliki dampak langsung ke masyarakat.
"Anggaran negara akan difokuskan untuk program-program yang menyentuh langsung kehidupan rakyat, seperti makan bergizi gratis," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Dilema fiskal tahun 2025 kian terasa: di satu sisi, pemerintah berkomitmen merealisasikan program sosial strategis; di sisi lain, utang masa lalu terus menagih. Tren pembayaran bunga utang terus naik dari tahun ke tahun, tahun (2020) Rp314,1 triliun, (2021) Rp343,5 triliun, (2022) Rp386,3 triliun, (2023) Rp439,9 triliun, (2024) (Outlook): Rp499 triliun, (2025) (APBN): Rp552,9 triliun
Lonjakan ini bukan hanya membatasi ruang belanja produktif, tapi juga berisiko menekan program-program pembangunan jika tak diimbangi dengan reformasi pajak dan peningkatan penerimaan negara.
Tak semua pihak menyambut baik kebijakan efisiensi anggaran. Sejumlah pemerintah daerah mengaku mulai menunda pelaksanaan tender proyek karena dana transfer yang berkurang.
Namun, Istana memastikan bahwa anggaran subsidi dan program prioritas kementerian tetap dijaga. Pemerintah berjanji, efisiensi tidak akan menyentuh sektor-sektor vital seperti subsidi pangan, pendidikan, dan kesehatan.