Probolinggo-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memproses lelang aset tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin dan istrinya, Tantri Hasan. Menanggapi hal ini, anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Deni Ilhami, menekankan pentingnya agar hasil lelang dapat kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur di daerah.
Menurut Deni, langkah menghibahkan hasil lelang kepada pemerintah kabupaten merupakan bentuk nyata pemulihan aset korupsi yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Kalau dana hasil lelang bisa masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah bisa merealisasikan pembangunan jalan. Nilainya cukup besar, bahkan bisa mencapai puluhan miliar. Itu akan sangat berarti bagi masyarakat Probolinggo,” ujar Deni, Selasa (10/9).
Politisi muda asal Probolinggo ini juga menyebutkan potensi lain dari aset yang dilelang, seperti apartemen di Jakarta. Jika tidak ada pemenang lelang, ia mendorong agar aset tersebut dapat dihibahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola. “Aset itu bisa disewakan, hasilnya tentu menambah PAD Kabupaten Probolinggo,” imbuhnya.
Berdasarkan data KPK, total aset yang disita mencapai hampir Rp100 miliar. Sedangkan uang pengganti yang wajib dibayarkan Hasan sekitar Rp52 miliar. Dalam putusan pengadilan yang sudah inkracht, nilai gratifikasi yang diterima Hasan dan Tantri tercatat Rp142 miliar, dengan Rp90 miliar di antaranya berupa aset yang sudah disita.
Deni menegaskan, mengembalikan aset hasil korupsi kepada rakyat akan menjadi langkah strategis dan simbolis. “Kalau dana hasil Lelang bisa di hibahkan oleh KPK ke Pemerintah Daerh Kab. Probolinggo untuk direalisasikan pembangunan jalan. Dan seterusnya itu dah” tutupnya.
Pewarta : Manis Paswedan
Editor : Pricillia Mambo
