Probolinggo-Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (DPD LSM LIRA) Kabupaten Probolinggo menegaskan sikap kritisnya terhadap pemerintah daerah. Dalam konsolidasi yang digelar Minggu, 14 September 2025, organisasi ini secara terbuka mendesak Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo agar mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Konsolidasi yang dipimpin oleh Bupati LIRA Kabupaten Probolinggo, Salamul Huda, SH, itu membahas evaluasi internal organisasi dan arah gerak ke depan. Dalam musyawarah bersama DPK se-Kabupaten Probolinggo, LIRA menegaskan pentingnya pengawasan publik yang lebih ketat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Selain desakan utama untuk membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel, LIRA juga merumuskan sejumlah agenda pengawasan, antara lain:
• Pembangunan di Kabupaten Probolinggo, agar sesuai perencanaan dan berpihak kepada rakyat.
• Pengelolaan Dana Desa, supaya transparan dan bermanfaat nyata bagi masyarakat.
• Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor wisata, pajak, dan kontribusi lainnya, agar digunakan secara efektif dan berkeadilan.
Di sisi internal, LIRA juga melakukan restrukturisasi keanggotaan dan peningkatan kualitas SDM pengurus guna memperkuat kapasitas organisasi.
“LSM LIRA tidak akan tinggal diam. Kami akan terus mengawal agar Pemerintah Kabupaten Probolinggo benar-benar bersih dari praktik KKN, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berpihak kepada rakyat,” tegas Salamul Huda.
Sekda Lira menambahkan " mari kita jadikan konsolidasi ini sebagai momentum: memperkuat barisan, menyatukan gerak, dan meneguhkan komitmen. Jika LIRA solid, maka suara rakyat semakin lantang. Jika rakyat berdaya, maka Kabupaten Probolinggo bukan hanya semakin SAE, tapi juga menjadi daerah yang benar-benar membanggakan bagi kita semua dan generasi mendatang." Tegas Abdur Rohim .
Dengan sikap tersebut, LIRA Kabupaten Probolinggo berkomitmen menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan publik sekaligus menjaga agar pemerintahan tetap berjalan transparan dan akuntabel.
