Fenomena sepeda motor yang mendadak brebet di sejumlah daerah di Jawa Timur memantik reaksi serius dari para wakil rakyat. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKB Komisi C, Multazamudz Dzikri—yang akrab disapa Mas Azam—bersama Muad, anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi PKB, kompak mendesak Pertamina untuk melakukan uji laboratorium independen terhadap bahan bakar jenis Pertalite.
Menurut Mas Azam, langkah ilmiah ini perlu segera dilakukan agar penyebab pasti gangguan mesin yang dialami masyarakat dapat terungkap secara objektif. “Saya belum tahu pasti apakah penyebab utama motor brebet itu karena bahan bakar yang tercampur etanol atau bukan. Karena itu, saya menyarankan agar pihak-pihak terkait, terutama Pertamina, segera membawa sampel Pertalite ke laboratorium resmi untuk diuji,” ujarnya saat ditemui di Probolinggo, Kamis (6/11/2025).
Ia menekankan bahwa pengujian tidak boleh dilakukan sembarangan atau sekadar berdasarkan pengamatan visual. Mas Azam meminta uji laboratorium dikawal lembaga independen dan hasilnya diumumkan secara terbuka agar publik mendapat kepastian yang kredibel.
“Ambil sampel langsung dari SPBU, dikawal bersama, kemudian dibawa ke laboratorium. Jangan sampai ada manipulasi. Kalau hasilnya keluar, sampaikan secara terbuka,” tegasnya.
Politisi muda asal Probolinggo itu juga menyoroti dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada kendaraan bermotor.
“Bayangkan, di Probolinggo saja dalam satu minggu ada sekitar 50 motor rusak di satu bengkel. Kalau 50 orang tidak bisa bekerja karena motornya brebet, berapa keluarga yang kehilangan pendapatan? Ini baru satu bengkel, bagaimana dengan bengkel lainnya?” ujarnya prihatin.
Mas Azam juga mempertanyakan mengapa kasus motor brebet terjadi hampir bersamaan di banyak daerah Jawa Timur, padahal hasil uji cepat Pertamina menyebutkan tidak ada campuran bahan lain.
“Kalau memang tidak ada campuran, kenapa keluhannya muncul serentak di banyak tempat? Ini harus dijelaskan oleh Pertamina. Evaluasi seluruh rantai pasoknya — dari produksi, distribusi, sampai SPBU,” tegasnya lagi.
Ia menilai, Pertamina memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin kualitas BBM yang dijual kepada masyarakat. Jika ditemukan ada gangguan dalam pasokan, maka harus ada langkah pemulihan nyata dan kompensasi bagi warga yang dirugikan.
“Kalau terbukti ada masalah di bahan bakar, Pertamina harus bertanggung jawab. Minimal ada permintaan maaf, pendataan wilayah terdampak, dan skema kompensasi wajar bagi warga yang dirugikan,” ungkapnya.
Sementara itu, Muad, anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi PKB, mendukung penuh langkah Mas Azam dan siap mengawal persoalan ini di tingkat daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Probolinggo tidak akan tinggal diam terhadap keresahan warga.
“Kami di DPRD Kabupaten siap mengawal aspirasi ini. Jangan sampai rakyat dirugikan karena BBM yang tidak sesuai standar. Semua harus terbuka dan ada kejelasan,” ujar Muad.
Menurut Muad, sinergi antara DPRD provinsi dan kabupaten sangat penting agar aspirasi masyarakat bisa tersampaikan hingga ke pusat. “Ini bukan hanya soal bensin, tapi soal keadilan bagi rakyat kecil yang jadi korban,” tegasnya.
Dengan desakan dari dua legislator PKB ini — Mas Azam di tingkat provinsi dan Muad di tingkat kabupaten — masyarakat kini berharap ada langkah konkret dan transparan dari Pertamina serta pemerintah pusat dalam menjamin kualitas BBM Pertalite yang beredar di Jawa Timur.
