PROBOLINGGO-Proses seleksi Calon Direktur Perumdam Tirta Argopuro Kabupaten Probolinggo menjadi sorotan publik menyusul rencana pelaksanaan dua aksi penyampaian pendapat di muka umum yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 5 Januari 2026. Dua kelompok masyarakat dengan sikap dan tuntutan berbeda telah menyampaikan surat pemberitahuan aksi kepada Polres Probolinggo.
Koalisi Masyarakat Independen (KMI) Kabupaten Probolinggo menyatakan akan menggelar aksi damai sebagai bentuk dukungan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dan Panitia Seleksi Calon Direktur Perumdam Tirta Argopuro. Aksi tersebut direncanakan berlangsung di depan Kantor Bupati Probolinggo, dengan titik kumpul di Alun-alun Kraksaan.
Koordinator KMI Kabupaten Probolinggo, Rudy, mengatakan bahwa tujuan aksi yang dilakukan pihaknya adalah menjaga agar proses seleksi dan agenda pembangunan daerah dapat berjalan tanpa gangguan. Menurutnya, Kabupaten Probolinggo saat ini tengah memasuki fase penting pembangunan sehingga diperlukan situasi yang kondusif.
“Kami ingin mendukung pemerintah agar proses seleksi dan pembangunan tidak terganggu. Jangan sampai muncul keributan yang justru menghambat jalannya pembangunan daerah,” ujar Rudy.
Rudy menegaskan bahwa KMI menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun demikian, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak memicu konflik sosial.
Dalam keterangannya, Rudy juga menyampaikan adanya dugaan bahwa aksi dari kelompok lain berpotensi ditunggangi oleh kepentingan tertentu. Dugaan tersebut, menurutnya, muncul dari indikasi adanya calon yang tidak lolos seleksi dan diduga melibatkan organisasi kemasyarakatan untuk melakukan aksi yang berpotensi mengganggu proses seleksi Direktur Perumdam. Meski demikian, Rudy menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan pandangan pihaknya dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum serta pemerintah daerah untuk melakukan klarifikasi secara objektif.
Sementara itu, di sisi lain, Aliansi L3GAM yang terdiri dari sejumlah lembaga independen dan organisasi masyarakat sipil juga mengajukan pemberitahuan aksi damai pada hari dan jam yang sama. Dalam suratnya, aliansi tersebut menyatakan akan menyampaikan pengaduan di muka umum terkait dugaan maladministrasi dan ketidaksesuaian persyaratan dalam proses seleksi Calon Direktur Perumdam Tirta Argopuro.
Aliansi L3GAM menilai perlunya transparansi dan kepastian hukum dalam proses seleksi pimpinan Perumdam Tirta Argopuro, dengan merujuk pada regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2018. Mereka juga menyatakan rencana untuk menyampaikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia melalui perwakilan di Jawa Timur.
Aksi Aliansi L3GAM direncanakan berlangsung di depan Kantor Perumdam Tirta Argopuro dan dilanjutkan menuju Kantor Bupati Probolinggo. Aliansi ini menegaskan bahwa aksi yang dilakukan bertujuan mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih serta memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo maupun Panitia Seleksi Calon Direktur Perumdam Tirta Argopuro belum memberikan pernyataan resmi terkait substansi tuntutan dari kedua kelompok tersebut. Pihak Polres Probolinggo menyatakan telah menerima surat pemberitahuan aksi dan akan melakukan pengamanan sesuai ketentuan guna memastikan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berlangsung tertib, aman, dan kondusif.
Perbedaan pandangan yang muncul di tengah masyarakat ini menjadi perhatian publik. Pemerintah daerah dan panitia seleksi diharapkan dapat memastikan proses seleksi Direktur Perumdam Tirta Argopuro berjalan transparan, akuntabel, serta menjunjung asas praduga tak bersalah demi menjaga kepercayaan masyarakat.(ma/ko)
