SAE Run Highway 2026 telah usai digelar. Ribuan peserta berlari di atas ruas jalan tol yang mulus, steril, dan megah sebuah infrastruktur yang kerap diposisikan sebagai simbol kemajuan. Namun, ketika gema langkah kaki para pelari mereda, yang tertinggal justru pertanyaan publik yang belum terjawab kemajuan untuk siapa, dan dengan mengorbankan apa?
Pemerintah menyebut kegiatan ini sebagai ajang olahraga dan promosi potensi Kabupaten Probolinggo. Bahkan ditegaskan bahwa SAE Run bukanlah event pemerintah. Namun di ruang publik, narasi yang terbentuk berkata lain. Penggunaan label “SAE” yang selama ini identik dengan jargon resmi pemerintahan dukungan pejabat daerah, serta promosi masif oleh media dan influencer, membuat publik secara wajar memaknai kegiatan ini sebagai event yang dilegitimasi negara, meski diklaim tidak sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah.
Masalahnya bukan pada larinya. Bukan pula pada semangat olahraga. Persoalan terletak pada ruang dan simbol yang dipilih. Jalan tol adalah ruang elite, ruang proyek nasional, bukan ruang hidup rakyat. Sementara di saat yang sama, banyak jalan kabupaten dan desa di Probolinggo masih rusak, berlubang, dan belum pulih pascabanjir. Drainase bermasalah, akses ekonomi warga terganggu, dan infrastruktur dasar belum sepenuhnya mendapat perhatian yang memadai.
Dalam konteks ini, penyelenggaraan event di jalan tol memunculkan ironi yang sulit diabaikan. Yang dirayakan adalah jalan mulus, sementara yang dijalani rakyat sehari-hari adalah jalan rusak.Pesan simbolik inilah yang menjadi sumber kegelisahan publik. Bukan karena niat pemerintah dianggap buruk, tetapi karena kepekaan kebijakan terasa absen.
Klaim bahwa SAE Run bertujuan membela UMKM pun patut diuji secara jujur. UMKM mana yang hadir di jalan tol? Tidak ada pasar rakyat di sana. Tidak ada sentra kuliner warga. Tidak ada interaksi ekonomi langsung antara pelaku usaha kecil dan peserta. UMKM Probolinggo hidup di desa, pasar tradisional, pesisir, dan kawasan pertanian bukan di atas aspal tol. Tanpa ruang transaksi nyata, keberpihakan pada UMKM berisiko berhenti sebagai slogan.
Pemerintah daerah telah menyampaikan klarifikasi: event ini disebut sebagai bagian dari strategi sport tourism dan pemulihan ekonomi, serta tidak mengganggu penanganan banjir yang berjalan paralel. Klarifikasi ini penting dan patut dicatat. Namun dalam kebijakan publik, persepsi masyarakat adalah fakta sosial. Ketika warga yang masih membersihkan lumpur melihat negara merayakan kemajuan di ruang yang tidak mereka akses, maka yang muncul adalah jarak jarak empati.
Editorial ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi, apalagi menafikan niat baik. Kritik yang muncul harus dibaca sebagai alarm kebijakan, bukan permusuhan. SAE Run Highway 2026 seharusnya menjadi bahan refleksi: bahwa promosi daerah dan pembangunan tidak cukup diukur dari kemeriahan acara atau keunikan lokasi, melainkan dari sejauh mana ia berpijak pada realitas sosial masyarakat.
Jika ingin mengenalkan potensi Kabupaten Probolinggo, maka wajah yang paling otentik justru ada di ruang rakyat desa wisata, sentra UMKM, pesisir nelayan, kawasan pertanian, dan wilayah yang sedang bangkit dari bencana. Di sanalah kemajuan memiliki makna, bukan sekadar citra.
Pada akhirnya, pembangunan yang adil bukan tentang memilih jalan yang paling mulus untuk dirayakan, melainkan memastikan jalan rakyat tidak lagi rusak untuk dilupakan.
Redaksi PortalProbolinggo
