KREJENGAN - Rencana penyelenggaraan SAE Run Highway 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 8 Februari 2026, di ruas jalan tol dengan titik start dan finish Exit Tol Kraksaan, menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil. Kegiatan yang diklaim sebagai ajang olahraga dan promosi daerah tersebut dinilai tidak sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat Kabupaten Probolinggo yang masih berjuang menghadapi dampak bencana banjir dan kerusakan infrastruktur.
Pembina Koalisi Masyarakat SAE Patenang, Syarful Anam, menegaskan bahwa persoalan banjir di Kabupaten Probolinggo harus dilihat secara objektif dan komprehensif. Menurutnya, banjir yang terjadi di sejumlah wilayah memang dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama curah hujan dengan intensitas tinggi. Namun demikian, ia menilai pembangunan infrastruktur nasional berupa jalan tol juga memberikan kontribusi dampak lingkungan yang tidak dapat diabaikan.“Kalau kita bicara objektif, banjir memang dipengaruhi banyak faktor, salah satunya curah hujan. Tapi keberadaan pembangunan jalan tol juga memberikan dampak lingkungan yang nyata dan bisa dilihat langsung di lapangan,” ujar Syarful kepada wartawan, Di rumah Perjuangan nya, Sabtu (7/2/2026).
Ia menyebutkan bahwa di beberapa wilayah, termasuk Kecamatan Krejengan, pembangunan jalan tol telah menimbulkan perubahan kondisi lingkungan yang berdampak langsung pada masyarakat. Selain itu, ia menyoroti kerusakan infrastruktur dasar milik pemerintah daerah yang hingga kini belum tertangani secara serius.“Kerusakan jalan penghubung Semampir - Krejengan serta ruas jalan di kawasan Pabrik Gudang Garam Paiton menuju Kecamatan Kotaanyar adalah contoh konkret. Itu semua merupakan dampak dari pembangunan jalan tol,” katanya.
Menurut Syarful, hingga saat ini belum terlihat itikad kuat dari pihak pengembang jalan tol untuk mengembalikan kondisi infrastruktur yang rusak. Perbaikan yang dilakukan, lanjutnya, masih bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan.“Kalaupun ada perbaikan, itu hanya tambal sulam. Kondisi jalan dari Gudang Garam ke arah Kotaanyar sampai hari ini masih sangat memprihatinkan,” ungkapnya.
Dalam konteks tersebut, Syarful mengkritisi penyelenggaraan SAE Run Highway 2026 yang digelar di atas jalan tol, sementara masyarakat masih terdampak bencana dan menghadapi kerusakan infrastruktur yang berkepanjangan. Ia menilai kegiatan tersebut mencerminkan minimnya kepekaan sosial dari para pemangku kebijakan.
“Di saat masyarakat masih prihatin dan berjibaku dengan dampak bencana yang meluas, justru muncul kegiatan yang manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan euforia sebagian pejabat daerah yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi sosial yang sedang dihadapi warga. Menurutnya, memori publik masih segar dengan berbagai peristiwa sebelumnya yang juga menuai kritik karena dianggap tidak sensitif terhadap situasi kebencanaan.“Kalau para pejabat memiliki energi dan ruang gerak lebih, seharusnya fokus pada pemulihan pascabencana. Itu jauh lebih bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Bahkan, Syarful menyindir penggunaan istilah “SAE” dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, tanpa kepekaan sosial, kegiatan tersebut justru bertolak belakang dengan makna yang diusung.“Kalau tidak ada kepekaan, ini justru menjadi ‘tidak SAE’. Bahkan lebih tepat disebut ‘tak SAE run highway’,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penggunaan anggaran daerah semestinya difokuskan secara efektif untuk membenahi infrastruktur yang tertinggal dan menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah mendasar di Kabupaten Probolinggo, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diberlakukan secara nasional.
“Bukan berarti masyarakat anti kegiatan atau hiburan. Lari atau event apa pun bukan masalah. Tapi harus seimbang dengan keseriusan pemerintah dalam memperhatikan dampak pembangunan jalan tol dan penderitaan masyarakat yang masih terdampak bencana,” jelasnya.
Menurut Syarful, persoalan yang dihadapi Kabupaten Probolinggo tidak hanya terbatas pada kerusakan infrastruktur fisik, tetapi juga menyangkut persoalan suprastruktur birokrasi, terutama terkait sensitivitas dan empati terhadap kondisi masyarakat.
Sebagai penutup, ia menyampaikan pesan tegas kepada para pengelola anggaran dan pimpinan daerah di Kabupaten Probolinggo agar lebih peka terhadap amanah yang diemban.
“Kami, masyarakat dan para pendukung SAE, berharap para pejabat memiliki kepekaan dan empati terhadap masyarakat yang telah memilih mereka. Jika tidak memiliki rasa itu, jabatan tidak perlu dipertahankan. Masih banyak orang lain yang siap dan mampu mengemban amanah tersebut,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak penyelenggara SAE Run Highway 2026 maupun Pemerintah Kabupaten Probolinggo belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik tersebut. PortalProbolinggo masih berupaya meminta klarifikasi guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang sesuai prinsip cover both sides dan Kode Etik Jurnalistik.
