Probolinggo - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Probolinggo memberikan sorotan tajam terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Dalam pandangan fraksi, dokumen tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah sudah berada pada jalur yang tepat, namun pelaksanaannya di lapangan masih belum optimal dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Arif Hidayat, menegaskan bahwa evaluasi terhadap LKPJ bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan instrumen penting untuk mengukur efektivitas kebijakan publik secara substantif. Ia menilai masih terdapat kesenjangan antara perencanaan pembangunan dan realisasi dampaknya di masyarakat.
“LKPJ ini menunjukkan bahwa secara konsep kita sudah berada di jalur yang benar. Tetapi implementasinya masih perlu diperkuat agar benar-benar menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat,” ujar Arif.
Dalam aspek kesejahteraan, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa upaya penanggulangan kemiskinan belum menunjukkan hasil signifikan secara struktural. Program yang dijalankan dinilai masih didominasi pendekatan bantuan sosial jangka pendek dan belum menyentuh akar persoalan ekonomi masyarakat.
Lebih lanjut, pada sektor pendidikan dan kesehatan, fraksi menyoroti belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan. Program pendidikan dinilai masih berfokus pada pembangunan fisik, sementara keterkaitan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja belum terbangun secara sistematis.
Di bidang ketenagakerjaan, Fraksi PDI Perjuangan menemukan bahwa program pelatihan kerja belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan industri. Ketiadaan sistem pelacakan lulusan pelatihan menjadi indikasi bahwa program tersebut belum diarahkan pada penciptaan lapangan kerja yang nyata.
“Pelatihan tidak boleh berhenti pada pemberian sertifikat. Harus ada kepastian bahwa peserta pelatihan dapat terserap dalam dunia kerja,” tegas Arif.
Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi perhatian dalam pembahasan LKPJ. Fraksi menilai bahwa pengembangan pariwisata masih bersifat temporer dan berbasis event, sehingga belum mampu menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Potensi daerah dinilai belum dikelola secara maksimal sebagai penggerak ekonomi lokal.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Fraksi PDI Perjuangan mengidentifikasi lemahnya sinergitas antar perangkat daerah sebagai salah satu kendala utama. Hal ini berdampak pada pelaksanaan program yang berjalan parsial, data yang tidak terintegrasi, serta kebijakan yang kurang tepat sasaran.
Tidak hanya itu, dalam konteks kebencanaan, pendekatan yang masih bersifat reaktif dinilai belum cukup dalam menghadapi potensi risiko bencana di wilayah Kabupaten Probolinggo. Fraksi mendorong adanya penguatan sistem mitigasi serta peningkatan kapasitas desa dalam menghadapi bencana.
Sebagai penegasan, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan bahwa LKPJ harus menjadi momentum refleksi untuk memperbaiki cara kerja pemerintah daerah, bukan sekadar laporan administratif.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah pergeseran dari orientasi program menuju orientasi dampak. Pembangunan harus terukur, terintegrasi, dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Arif.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan memastikan akan terus mengawal jalannya pemerintahan daerah agar setiap kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
