Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa kedua pihak yang terlibat merupakan aparatur di fasilitas layanan kesehatan tersebut. Polemik kemudian berkembang seiring munculnya klaim dari pihak keluarga terkait adanya persoalan personal yang berdampak pada relasi internal maupun lingkungan sosial.
Seorang pihak keluarga yang mengaku terdampak menyampaikan bahwa situasi tersebut turut memengaruhi kondisi psikologis anggota keluarganya. Ia berharap adanya penanganan yang adil dan transparan dari pihak berwenang.
“Yang kami harapkan adalah kejelasan dan penanganan yang objektif dari instansi terkait,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (5/5/2026).
Menanggapi hal ini, Kepala Inspektorat Kabupaten Probolinggo, Imron Rosyadi, membenarkan bahwa pihaknya telah mengambil langkah awal dengan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait. Selain itu, tim khusus juga telah dibentuk untuk mendalami kasus tersebut secara komprehensif.
“Iya, sudah dilakukan pemanggilan. Saat ini juga sudah dibentuk tim ad hoc dari unsur Inspektorat, BKPSDM, dan Dinas Kesehatan untuk melakukan penanganan lebih lanjut,” jelasnya melalui pesan singkat.
Imron menambahkan bahwa proses penanganan masih berjalan dan keputusan terkait sanksi akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan tim.
“Untuk sanksi masih menunggu hasil sidang tim ad hoc. Kami memastikan seluruh proses dilakukan sesuai aturan yang berlaku,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, dr. Dewi Veronica, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan langkah pembinaan awal sejak kasus ini mencuat, termasuk klarifikasi internal terhadap pihak yang bersangkutan.
“Proses pembinaan sudah dilakukan sejak awal, dan saat ini penanganannya dilanjutkan oleh Inspektorat. Kami menunggu hasil keputusan tim,” ujarnya.
Ia juga mengonfirmasi adanya penyesuaian penugasan terhadap salah satu pegawai sebagai bagian dari kebutuhan organisasi dan upaya menjaga kondusivitas lingkungan kerja.
“Terkait penempatan, itu merupakan bagian dari penyesuaian organisasi,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak yang disebut dalam kasus tersebut belum memberikan keterangan resmi. Pemerintah daerah menegaskan bahwa proses penanganan dilakukan secara profesional dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
