PROBOLINGGO – Dua tokoh dari latar belakang berbeda, Ketua BEM UGM 2025 Tiyo Ardianto dan Presiden LSM LIRA Indonesia Samsuddin, tampil dalam satu panggung dialog kebangsaan di Kota Probolinggo, Rabu (24/6/2026) malam. Keduanya menyampaikan gagasan kritis tentang Pancasila, demokrasi, hingga evaluasi kebijakan publik di hadapan ratusan mahasiswa dan aktivis organisasi kepemudaan.
Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kota Probolinggo berlangsung berbeda tahun ini. Dialog Publik bertajuk “Pancasila Menjaga Arah Indonesia” yang digelar di Gedung Graha Mina Samudra, Kecamatan Mayangan, menghadirkan dua figur yang sedang mendapat perhatian publik dari jalur yang berbeda.
Di satu sisi hadir Tiyo Ardianto, representasi gerakan mahasiswa nasional yang dikenal vokal mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Di sisi lain hadir Samsuddin, aktivis senior yang baru saja terpilih sebagai Presiden LSM LIRA Indonesia dalam Musyawarah Nasional organisasi tersebut di Sumatera Utara.
Kegiatan yang merupakan kolaborasi PAC GP Ansor Wonoasih, PC PMII Probolinggo, dan DPC GMNI Probolinggo itu juga menghadirkan mantan Ketua Badko HMI Jawa Timur Khairul Anam serta akademisi muda Muh Rayhan. Acara dipandu oleh Dr. Zainullah selaku Wakil Ketua IX PC GP Ansor Kota Probolinggo.
Dalam forum tersebut, Samsuddin menekankan pentingnya menjaga ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat. Ia mengaku menerima informasi bahwa acara tersebut sempat dikabarkan akan mendapatkan penolakan dari sejumlah pihak.
Menurutnya, forum diskusi mahasiswa merupakan bagian dari proses pendidikan demokrasi yang harus dijaga bersama.
“Saya mendengar kegiatan ini akan dibubarkan oleh oknum tertentu. Kalau ada orang yang mau membubarkan acara diskusi publik seperti ini, selama tidak rusuh, seharusnya difasilitasi. Ini negara demokrasi. Kalau diskusi mahasiswa dibubarkan, lalu demokrasi itu berpihak kepada siapa?” ujar Samsuddin di hadapan peserta.
Pria yang kini memimpin organisasi LIRA secara nasional itu menegaskan bahwa perbedaan pandangan harus dijawab melalui argumentasi dan diskusi, bukan dengan intimidasi maupun tindakan yang mengarah pada premanisme.
Selain berbicara soal demokrasi, Samsuddin juga menyoroti sejumlah program pemerintah yang menurutnya perlu mendapatkan pengawasan publik agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan.
Sementara itu, Tiyo Ardianto mengajak peserta untuk melihat Pancasila secara lebih kritis dan mendalam. Ketua BEM UGM tersebut menilai generasi muda tidak cukup hanya menghafal lima sila, melainkan harus memahami konteks sejarah dan alasan para pendiri bangsa merumuskannya.
Selama hampir satu jam, Tiyo membedah makna setiap sila dan menghubungkannya dengan kondisi Indonesia saat ini. Ia mengajak mahasiswa untuk berani mempertanyakan berbagai persoalan kebangsaan sebagai bagian dari tradisi intelektual yang sehat.
“Saya sering bertanya, kenapa kata keadilan mendapat penekanan yang begitu kuat dalam Pancasila. Kemudian kenapa persatuan Indonesia harus dituliskan secara eksplisit. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting agar kita memahami cara berpikir para pendiri bangsa,” kata Tiyo.
Dalam kesempatan tersebut, Tiyo juga menyoroti sejumlah kebijakan nasional yang menurutnya perlu dievaluasi secara terbuka agar penggunaan anggaran negara benar-benar berdampak bagi masyarakat luas.
Meski berasal dari generasi dan latar belakang organisasi yang berbeda, baik Tiyo maupun Samsuddin memiliki benang merah yang sama dalam forum tersebut, yakni pentingnya menjaga demokrasi, memperkuat partisipasi publik, dan memastikan kebijakan negara tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
Diskusi yang berlangsung sejak pukul 19.30 hingga 22.00 WIB itu berjalan aman dan kondusif. Bahkan setelah acara resmi ditutup, Tiyo bersama sejumlah aktivis mahasiswa masih melanjutkan diskusi informal dengan peserta di luar forum.
Kehadiran Tiyo Ardianto dan Samsuddin dalam satu panggung dinilai menjadi simbol pertemuan antara gerakan mahasiswa dan gerakan masyarakat sipil dalam merawat tradisi kritik, menjaga ruang demokrasi, serta menghidupkan kembali diskursus kebangsaan di tengah dinamika politik nasional yang terus berkembang.