Aksi yang berlangsung di kawasan Balai Kota itu mendapat pengamanan aparat gabungan dari unsur kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Meski jumlah peserta aksi relatif sedikit, mahasiswa menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.
Koordinator aksi, Diki Wahyudi, mengatakan mahasiswa hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus mendorong pemerintah dan DPRD agar memperkuat fungsi pengawasan terhadap berbagai kebijakan yang berdampak langsung kepada warga.
“Kami ingin memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada masyarakat dan dijalankan secara transparan serta akuntabel,” ujarnya.
Dalam manifesto yang dibacakan, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama. Pertama, mereka mendesak DPRD memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah, khususnya terkait kenaikan harga kebutuhan pokok dan BBM yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Kedua, mahasiswa meminta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau mekanisme pengawasan terhadap program-program daerah yang dinilai bermasalah, termasuk pemenuhan standar pelayanan publik dan persoalan lingkungan.
Ketiga, mereka menuntut agar penganggaran daerah lebih berpihak pada penciptaan lapangan kerja, sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, serta kelompok masyarakat rentan.
Keempat, mahasiswa mendorong pemerintah daerah mempercepat penanganan persoalan banjir, perbaikan sistem drainase, dan pengelolaan sampah melalui kebijakan yang terencana serta didukung alokasi anggaran yang memadai.
Sementara tuntutan kelima menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik, khususnya terkait anggaran daerah, pembahasan peraturan daerah, dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD agar dapat diakses dan diawasi masyarakat.
Dalam manifesto tersebut, Aliansi Marhaenis Probolinggo Melawan menilai bahwa diam terhadap berbagai persoalan sosial dan kebijakan publik merupakan bentuk pengingkaran terhadap semangat reformasi dan cita-cita kemerdekaan. Karena itu, mereka meminta pemerintah daerah menjalankan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berkeadilan sosial.
Aspirasi mahasiswa diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Probolinggo bersama unsur DPRD setempat karena Wali Kota dan Wakil Wali Kota sedang menjalankan agenda kedinasan di luar daerah.
Aksi berlangsung tertib hingga selesai dengan pengamanan aparat gabungan. Mahasiswa berharap seluruh tuntutan yang disampaikan tidak berhenti pada forum audiensi, melainkan dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
