Pesan tersebut disampaikan Mas Anam saat menjadi narasumber dalam Dialog Publik bertajuk “Pancasila Menjaga Arah Indonesia” yang digelar di Gedung Graha Mina Samudra, Kota Probolinggo, Rabu (24/6/2026) malam.
Kegiatan yang merupakan kolaborasi PAC GP Ansor Wonoasih, PC PMII Probolinggo, dan DPC GMNI Probolinggo itu diikuti mahasiswa, kader organisasi kepemudaan, serta peserta Pelatihan Kader Lanjut (PKL) PMII yang tengah melaksanakan kaderisasi di lokasi tersebut.
Mengawali paparannya, Mas Anam mengapresiasi terselenggaranya forum diskusi yang dinilainya mampu menjaga tradisi intelektual di kalangan generasi muda. Menurutnya, ruang-ruang dialog seperti itu menjadi wadah penting bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan berpikir kritis sekaligus mengawal jalannya demokrasi.
“Yang paling saya apresiasi dari kegiatan seperti ini adalah tumbuhnya nalar kritis teman-teman mahasiswa. Bangsa ini membutuhkan anak-anak muda yang berani berpikir, berdiskusi, dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Mas Anam, Pancasila tidak boleh berhenti sebagai hafalan lima sila yang dipelajari sejak bangku sekolah. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus mampu diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Ia mencontohkan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sebagai prinsip yang harus menjadi ukuran dalam setiap kebijakan pemerintah.
“Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah masyarakat hari ini benar-benar sudah merasakan keadilan? Pertanyaan seperti ini penting agar Pancasila tidak hanya menjadi teks, tetapi benar-benar hidup dalam penyelenggaraan negara,” katanya.
Meski demikian, Mas Anam mengakui bahwa makna keadilan memiliki sudut pandang yang berbeda bagi setiap pihak.
“Adil bagi saya belum tentu dipandang adil oleh orang lain. Adil bagi masyarakat belum tentu dipersepsikan sama oleh pemerintah. Karena itu, pemerintah harus mampu menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan,” jelasnya.
Sebagai anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Mas Anam menilai setiap program pemerintah harus disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan dijalankan dengan mengedepankan asas pemerataan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut merupakan kebijakan strategis pemerintah yang harus disukseskan karena bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Namun, ia mengingatkan bahwa besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk program tersebut harus dibarengi dengan pengawasan yang kuat dan evaluasi yang berkelanjutan.
“Karena program ini harus tetap berjalan dan didukung anggaran yang sangat besar dari fungsi pendidikan APBN, sementara di sisi lain telah mencuat persoalan hukum di jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional, maka pemerintah bersama masyarakat harus terus melakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh,” ujar Mas Anam.
Menurutnya, keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari banyaknya makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari kualitas pelayanan, ketepatan sasaran, dan tata kelola yang transparan.
“Pastikan tata kelola yang akuntabel adalah harga mati agar makanan yang didistribusikan benar-benar berkualitas, program berjalan efektif, serta tetap berprinsip pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Selain itu, Mas Anam mengingatkan bahwa pemerintah juga perlu memberi perhatian terhadap berbagai kebutuhan di sektor pendidikan. Ia menyebut masih banyak sekolah, terutama di wilayah tertinggal, yang membutuhkan peningkatan fasilitas, pemerataan tenaga pendidik, hingga penguatan kapasitas guru.
“Masih banyak pekerjaan rumah di bidang pendidikan. Ada sekolah yang kekurangan fasilitas, ada kebutuhan peningkatan kualitas guru, dan masih ada daerah yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, setiap kebijakan harus mempertimbangkan prinsip pemerataan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat,” katanya.
Di akhir penyampaiannya, Mas Anam mengajak mahasiswa untuk tetap menjalankan perannya sebagai agent of control sekaligus agent of change. Menurutnya, fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga legislatif, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sipil dan kalangan akademisi.
“Kami di DPRD memiliki fungsi pengawasan, tetapi tentu tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan mahasiswa dan masyarakat untuk terus mengawal kebijakan publik. Ketika suara rakyat terus hidup melalui ruang-ruang diskusi seperti ini, maka demokrasi akan tetap sehat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi selama disampaikan secara bertanggung jawab, berbasis data, dan bertujuan memperbaiki kebijakan.
“Jangan pernah kehilangan nalar kritis. Kritiklah dengan argumentasi, dengan data, dan dengan semangat membangun. Itulah cara kita menjaga Pancasila tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya.
Dialog publik tersebut berlangsung aman dan kondusif hingga selesai. Selain Mas Anam, forum itu juga menghadirkan Ketua BEM UGM 2025 Tiyo Ardianto, Presiden LSM LIRA Indonesia Samsuddin, serta Ketua Bidang Akademik PAC GP Ansor Wonoasih Muh Rayhan. Acara dipandu oleh Dr. Zainullah selaku Wakil Ketua IX PC GP Ansor Kota Probolinggo.
