RTALPROBOLINGGO.COM
PROBOLINGGO – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Probolinggo memberikan sejumlah catatan terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kenaikan belanja operasi sekitar Rp99,7 miliar, yang diminta diperjelas peruntukannya agar anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Kamis (27/8/2026).
Rapat berlangsung di ruang rapat paripurna lantai 3 Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo. Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam agenda tersebut diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Ugas Irwanto yang hadir mewakili Bupati Probolinggo.
Sementara itu, penyerahan dokumen pandangan umum fraksi-fraksi diwakili Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Probolinggo, Amin Haddar.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan berharap Perubahan APBD 2026 benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, mendorong pembangunan, serta menjadikan Kabupaten Probolinggo semakin maju dan adil.
Belanja Daerah Naik Rp132,3 Miliar
PDI Perjuangan mencatat pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD direncanakan sebesar Rp2,347 triliun, meningkat sekitar Rp13,3 miliar. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik menjadi sekitar Rp456,46 miliar.
Fraksi PDI Perjuangan menyambut kenaikan pendapatan tersebut. Namun, fraksi meminta pemerintah terus meningkatkan PAD agar Kabupaten Probolinggo tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pusat.
Upaya peningkatan PAD juga diminta dilakukan secara adil, transparan, dan tidak membebani masyarakat kecil.
Pada sisi belanja, total belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,538 triliun, atau meningkat sekitar Rp132,3 miliar.
Belanja operasi mencapai sekitar Rp1,88 triliun, belanja modal Rp175,1 miliar, belanja tidak terduga Rp15 miliar, sementara belanja transfer menjadi sekitar Rp465,8 miliar.
Pertanyakan Kenaikan Belanja Operasi Rp99,7 Miliar
Fraksi PDI Perjuangan secara khusus meminta penjelasan pemerintah mengenai kenaikan belanja operasi yang disebut mencapai sekitar Rp99,7 miliar.
Fraksi tersebut mempertanyakan apakah tambahan anggaran itu lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai atau belanja barang dan jasa.
“Apa alasan utama kenaikan belanja operasi yang cukup besar (naik sekitar Rp99,7 miliar)? Apakah kenaikan tersebut lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai atau belanja barang dan jasa?” demikian pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan.
Menurut PDI Perjuangan, belanja operasi masih sangat besar sehingga penggunaannya harus lebih hemat dan diarahkan kepada pelayanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Belanja Modal Naik Rp27,5 Miliar
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan mendukung kenaikan belanja modal sekitar Rp27,5 miliar.
Namun, dukungan tersebut diberikan dengan catatan bahwa tambahan anggaran harus menghasilkan manfaat yang jelas, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pertanian, kesehatan, dan pendidikan.
Fraksi juga meminta pemerintah menjelaskan program apa saja yang mendapatkan tambahan belanja modal tersebut dan memastikan alokasinya benar-benar diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat, khususnya wong cilik.
Belanja tidak terduga (BTT) yang meningkat dari Rp10 miliar menjadi Rp15 miliar turut dipertanyakan.
PDI Perjuangan meminta pemerintah menjelaskan potensi kebutuhan yang mendasari tambahan BTT sebesar Rp5 miliar tersebut. Fraksi juga mengingatkan agar penggunaannya diawasi secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan.
P-APBD Harus Berpihak kepada Wong Cilik
Keberpihakan terhadap masyarakat kecil menjadi salah satu penekanan utama dalam pandangan Fraksi PDI Perjuangan.
Fraksi meminta pemerintah memprioritaskan program yang menyentuh masyarakat miskin, petani, nelayan, UMKM, perempuan, anak, dan kelompok rentan.
“Program pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan harus mendapat perhatian lebih,” demikian salah satu rekomendasi PDI Perjuangan.
Fraksi juga meminta belanja yang dinilai tidak penting dikurangi sehingga setiap rupiah dalam APBD memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Optimalisasi pajak dan retribusi juga didorong, tetapi tidak boleh dilakukan dengan cara yang justru menambah beban masyarakat kecil. Pengelolaan aset daerah juga diminta dilakukan secara baik dan transparan.
Defisit Rp191 Miliar Diminta Dikelola Hati-hati
PDI Perjuangan turut memberikan perhatian terhadap defisit anggaran yang mencapai sekitar Rp191 miliar.
Fraksi mengingatkan agar pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dikelola secara hati-hati, memiliki sumber yang jelas, serta tidak menjadi beban bagi keuangan Kabupaten Probolinggo pada masa mendatang.
Anggaran tersebut juga diminta digunakan untuk program yang benar-benar penting bagi masyarakat.
Selain itu, PDI Perjuangan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas selama proses pembahasan maupun pelaksanaan anggaran.
Fraksi menyatakan akan terus mengawal agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan bebas dari penyalahgunaan.
Program pemerintah daerah juga diharapkan tetap selaras dengan prioritas pemerintah pusat dan provinsi tanpa mengabaikan kondisi serta kebutuhan khas masyarakat Kabupaten Probolinggo.
Fraksi PDI Perjuangan menyatakan siap membahas Raperda Perubahan APBD 2026 secara sungguh-sungguh, terbuka, dan bertanggung jawab, dengan harapan menghasilkan anggaran berkualitas yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo.
