RTALPROBOLINGGO.COM
PROBOLINGGO - Sejumlah mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Pemuda Progresif menggelar aksi bertajuk “September Hitam” di depan Mapolres Probolinggo, Rabu (30/9/2026).
Massa terlebih dahulu berkumpul di Angkringan Mak Jreng, Pajarakan, sebelum bergerak menuju Mapolres Probolinggo. Setibanya di lokasi, peserta aksi menyampaikan sejumlah tuntutan berkaitan dengan isu hak asasi manusia (HAM), penegakan hukum, serta kondisi keamanan di Kabupaten Probolinggo.
Dalam aksinya, massa membawa semangat “Menolak Diam” sebagai bentuk refleksi terhadap sejumlah peristiwa yang mereka kaitkan dengan September Hitam. Mereka menyerukan penghormatan terhadap kebebasan sipil, penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta profesionalitas aparat dalam menjalankan kewenangannya.
Koordinator lapangan aksi mengatakan, September Hitam menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mengingat kembali sejumlah peristiwa yang berkaitan dengan persoalan HAM dan tindakan aparat.
“Kegiatan hari ini merupakan refleksi dan simbolisasi September Hitam. Kami tidak ingin masyarakat menjadi lupa atau amnesia terhadap kejadian-kejadian yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran maupun tindakan aparat yang dinilai tidak wajar,” ujar korlap aksi.
Selain isu HAM, massa juga menyoroti persoalan keamanan di Kabupaten Probolinggo. Mereka menilai penanganan sejumlah tindak kriminal, termasuk kasus pembegalan, masih perlu ditingkatkan.
“Yang kedua tentang keamanan di Probolinggo. Masih banyak persoalan keamanan yang menurut kami belum maksimal penanganannya. Masih ada pembegalan dan masyarakat yang menjadi korban,” katanya.
Dalam materi aksi yang mereka sebarkan, aliansi menyatakan masyarakat membutuhkan kehadiran aparat ketika menghadapi kejahatan dan gangguan keamanan. Namun, mereka juga meminta aparat tetap menjunjung profesionalitas, supremasi sipil, penghormatan terhadap HAM, dan batas kewenangan yang diatur hukum.
“Seragam adalah amanah. Kewenangan adalah amanah. Senjata adalah amanah. Dan seluruh kewenangan yang diberikan negara kepada aparat pada akhirnya harus kembali kepada satu tujuan, melindungi rakyat,” demikian salah satu bagian pernyataan tertulis aliansi.
Massa turut menyinggung perkara kematian Faradilla Amalia Najwa, mahasiswi asal Kabupaten Probolinggo. Kasus tersebut mereka jadikan salah satu pengingat mengenai pentingnya pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap anggota institusi apabila terjadi pelanggaran hukum.
Dalam pernyataan tertulisnya, aliansi juga menegaskan perkara yang melibatkan individu anggota kepolisian tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi seluruh anggota maupun institusi kepolisian.
Aksi sempat diwarnai pembakaran ban di depan Mapolres Probolinggo. Aksi tersebut dilakukan saat massa menunggu Kapolres Probolinggo keluar menemui mereka.
Karena Kapolres belum menemui peserta aksi, situasi sempat memanas ketika sebagian massa bergerak menuju pintu masuk dan berusaha menerobos barisan pengamanan. Setelah sempat terjadi dorong-dorongan di sekitar akses masuk, massa kemudian kembali ke titik aksi di depan Mapolres Probolinggo.
Peserta aksi selanjutnya ditemui Wakapolres Probolinggo. Pertemuan tersebut membuat situasi kembali kondusif dan penyampaian aspirasi berlanjut hingga aksi berakhir dengan damai.
Di hadapan peserta aksi, Wakapolres Probolinggo menyampaikan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari ruang demokrasi. Kepolisian menerima penyampaian pendapat sepanjang dilakukan dengan tertib dan tetap menjaga keamanan bersama.
Sementara itu, korlap menyebut massa sebelumnya berharap dapat bertemu langsung dengan Kapolres Probolinggo. Mereka juga menyatakan akan kembali menyampaikan aspirasi apabila tuntutan yang dibawa belum mendapat tindak lanjut.
“Pada hari ini Ibu Kapolres tidak menemui kami. Kami akan datang lagi dengan jumlah yang lebih besar untuk meminta penandatanganan pakta integritas,” ujar korlap.
Aliansi menyatakan aksi September Hitam tidak ditujukan untuk membangun kebencian terhadap aparat, melainkan sebagai bentuk kritik, refleksi dan pengawasan publik terhadap jalannya penegakan hukum serta perlindungan masyarakat.
“Bagi kami, negara tidak boleh kuat karena rakyat takut, negara harus kuat karena rakyat percaya,” demikian pernyataan Aliansi Probolinggo Melawan dalam materi aksi.
