KRAKSAAN – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Probolinggo Tahun Anggaran 2024 resmi dimulai di DPRD Kabupaten Probolinggo, Selasa (22/4). Agenda ini digelar di masing-masing komisi DPRD, namun jalannya pembahasan diwarnai catatan serius: minimnya kehadiran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dari total 52 instansi pemerintah daerah, hanya sekitar 10 kepala OPD yang hadir secara langsung. Pantauan Jawa Pos Radar Bromo menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kehadiran para pimpinan OPD cukup mencolok.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Probolinggo, Muhammad Zubaidi, menyampaikan keprihatinannya dan menegaskan bahwa kehadiran kepala OPD sangat vital dalam proses pembahasan LKPJ.
“Pertama kita akan evaluasi nanti, mungkin ada kepala OPD yang ikut bupati hari ini atau bagaimana, mengingat hari ini bupati mulai berkantor di kecamatan,” ujar Zubaidi.
“Proses pembahasan LKPJ masih panjang, sampai Mei. Kehadiran kepala OPD ini sangat penting karena mereka adalah pembuat kebijakan. Jadi, kalau kita ingin bertanya dan butuh keputusan cepat, maka kehadiran mereka diperlukan,” tambahnya.
Zubaidi juga mengatakan, pihaknya akan berdiskusi dengan para ketua komisi untuk menyampaikan secara pribadi kepada OPD agar hadir langsung dalam pembahasan lanjutan.
“Kami akan memastikan dulu apa alasan mereka tidak hadir. Besok pembahasan masih berlanjut. Kalau memang ada alasan penting, harus ada keterangan yang jelas agar bisa diklarifikasi,” tegasnya.
Sementara itu, salah satu anggota Komisi I, Muchlis, memberikan pandangannya bahwa LKPJ ini menjadi dasar evaluasi penting untuk perencanaan tahun berikutnya.
“LKPJ ini penting hanya untuk sebagai dasar evaluasi bagi kita legislatif. Ketika membahas RPJMD nanti, rumusan-rumusan perencanaan yang tidak tercapai di 2024 tidak dilakukan lagi di 2025 dan seterusnya,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, “LKPJ ini sebenarnya hanya penyampaian nota dari Bupati, bukan dokumen yang bisa diubah DPRD. Tapi secara substansi, ini penting untuk evaluasi,” katanya.
Mengenai ketidakhadiran beberapa kepala OPD, anggota Komisi I ini menjelaskan bahwa tidak semua bersifat mangkir. “Ada yang izin, seperti Diskominfo karena sakit, dan Kepala Dinas PMD mendampingi Bupati hari ini. Namun, materi substansi tetap disampaikan ke Komisi 1,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa dinamika di setiap komisi berbeda. “Komisi 3 misalnya, cukup detail karena berurusan dengan infrastruktur. Mereka ingin memastikan APBD yang sudah efisien tidak digunakan untuk program non-prioritas,” ujarnya.
Dengan pembahasan yang masih akan berlangsung hingga Mei mendatang, DPRD berharap ke depan tidak ada lagi kepala OPD yang absen tanpa keterangan jelas. Evaluasi dan klarifikasi akan terus dilakukan agar proses pembahasan LKPJ berjalan maksimal dan bisa menjadi landasan perbaikan pemerintahan ke depan.
