Probolinggo, Jawa Timur – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Didik Humaidi, S.Sos., menanggapi sejumlah isu strategis terkait pengelolaan anggaran daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam wawancara khusus, Didik memberikan respons atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan yang mencapai sekitar Rp173 miliar , akumulasi penyertaan modal pemerintah daerah ke BUMD – terutama Perumdam Tirta Argapura dan Bank Jatim – yang telah mencapai Rp89 miliar , serta mengevaluasi kondisi kinerja dan pelaporan keuangan Perumdam Tirta Argapura (sebelumnya PDAM). Ia menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah maupun BUMD agar dana publik benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
SILPA Rp173 Miliar Dianggap Indikasi Serapan Anggaran Lemah
Seorang anggota DPRD Kabupaten Probolinggo menyampaikan pandangan fraksi dalam sidang paripurna, Senin (2 Juni 2025). Didik Humaidi menegaskan surplus anggaran harus dialihkan untuk kebutuhan mendesak masyarakat, bukan dibiarkan mengendap.
Didik Humaidi menjelaskan bahwa tingginya SiLPA tahun 2024 sebesar Rp173,3 miliar seharusnya tidak dianggap semata-mata sebagai indikator efisiensi anggaran, melainkan sinyal rendahnya daya serap dan perencanaan anggaran yang kurang optimal . Ia mencatat bahwa surplus anggaran yang jauh melampaui target (hanya Rp125 miliar di Perda APBD 2025) menunjukkan banyak program yang tidak terlaksana sesuai rencana. Kondisi ini dinilai ironis mengingat banyak keluhan publik terhadap infrastruktur dasar yang rusak, seperti jalan dan jembatan, namun dana tersedia justru mengendap tanpa terserap maksimal . “Anggaran lebih (SILPA) seharusnya bisa dipakai membiayai program prioritas sesuai visi misi pemerintah daerah, terutama untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang dikeluhkan masyarakat,” ujarnya, seraya mendorong pemerintah mengarahkan surplus tersebut ke kebutuhan mendesak ketimbang hanya untuk menutup kewajiban rutin .
Didik sependapat dengan pandangan fraksi-fraksi DPRD bahwa besarnya SILPA mencerminkan lemahnya eksekusi program pembangunan. Ia menekankan perlunya reformulasi belanja agar lebih strategis dan berorientasi pada kepentingan rakyat. “Jangan sampai jalan rusak dibiarkan sementara uang rakyat menganggur di kas daerah,” tambahnya. Ia juga mengapresiasi pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemkab Probolinggo untuk ke-12 kalinya , namun mengingatkan prestasi administratif tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah abai terhadap persoalan nyata di lapangan.
Modal BUMD Rp89 Miliar, Transparansi Dipertanyakan
Didik Humaidi turut menyoroti kebijakan penyertaan modal (investasi pemerintah daerah) pada sejumlah BUMD. Pemkab Probolinggo tercatat telah menggelontorkan Rp89 miliar modal daerah kepada Perumdam Tirta Argapura (BUMD air minum, dahulu PDAM) dan lebih dari Rp31 miliar kepada Bank Jatim . Menurut Didik, angka akumulasi sebesar itu perlu dievaluasi efektivitasnya. “Kita harus pastikan suntikan dana puluhan miliar rupiah ini berbanding lurus dengan peningkatan layanan dan kontribusi BUMD bagi masyarakat,” tegasnya. Ia mempertanyakan apakah modal yang ditanam pemerintah daerah sudah dikelola secara optimal oleh BUMD terkait.
Lebih lanjut, Didik menggarisbawahi perlunya transparansi dan akuntabilitas dari pihak manajemen BUMD dalam melaporkan penggunaan modal tersebut . DPRD sebelumnya juga mempertanyakan apakah BUMD-BUMD yang menerima modal daerah tersebut “betul-betul sehat secara keuangan” dan memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat . Didik menilai pertanyaan ini wajar mengemuka mengingat dana yang digelontorkan bersumber dari APBD. “Manajemen BUMD harus bisa menjelaskan secara terbuka kondisi keuangan perusahaannya. Ini uang rakyat, jadi harus jelas manfaat dan pertanggungjawabannya,” ujarnya. Ia meminta laporan kinerja dan keuangan BUMD disampaikan secara objektif dan terukur, agar pengawasan oleh DPRD maupun auditor eksternal dapat berjalan efektif.
Kinerja dan Akuntabilitas Perumdam Tirta Argapura Disorot
Petugas memperbaiki pipa distribusi air milik Perumdam Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo. Kinerja Perumdam menjadi sorotan DPRD karena pelayanan air bersih yang sering tersendat dan kondisi keuangan perusahaan yang merugi.
Secara khusus, Didik Humaidi menyoroti kinerja Perumdam Tirta Argapura, BUMD penyedia air bersih bagi masyarakat Probolinggo. Saat ini, Perumdam Tirta Argapura diketahui melayani sekitar 21.000 pelanggan aktif di berbagai kecamatan. Namun, pelayanan air bersih tersebut dinilai belum optimal. Banyak warga mengeluhkan pasokan air yang sering tersendat; air PDAM kadang mengalir satu hari lalu mati hingga berhari-hari . Kondisi ini menimbulkan keresahan, terutama di daerah yang bergantung penuh pada suplai Perumdam. “Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi menyangkut hak dasar warga atas air bersih,” kata Didik, menggambarkan seriusnya persoalan kontinuitas layanan.
Dari sisi finansial, Perumdam Tirta Argapura justru tercatat mengalami kerugian. Didik mengutip laporan keuangan terakhir yang menunjukkan kerugian sekitar Rp3 miliar hingga akhir 2023 . “Nilai rugi ini sangat memprihatinkan, mengingat Perumdam adalah perusahaan daerah yang seharusnya bisa beroperasi secara berkelanjutan,” ujarnya. Kerugian tersebut dinilai tidak wajar untuk sebuah BUMD layanan publik dan mengindikasikan masalah dalam manajemen perusahaan. Temuan ini sejalan dengan desakan Fraksi PDI Perjuangan DPRD sebelumnya yang meminta audit menyeluruh terhadap Perumdam guna mengidentifikasi akar masalah kinerja dan keuangan perusahaan . Didik mendukung langkah evaluasi mendalam tersebut. “Audit ini bukan untuk mencari kesalahan semata, tapi agar perbaikan bisa tepat sasaran,” imbuhnya, seraya menegaskan fokus utamanya adalah perbaikan sistem pelayanan air bersih bagi masyarakat.
Didik juga menyesalkan sikap jajaran Perumdam yang dianggap kurang kooperatif dalam proses pengawasan. Ia mengungkapkan bahwa dalam rapat komisi DPRD yang diagendakan membahas kinerja Perumdam, pihak direksi BUMD tersebut tidak hadir. “Ketidakhadiran direksi saat kami undang berdiskusi menunjukkan kurangnya itikad baik dalam hal transparansi dan akuntabilitas,” kecam Didik. Menurutnya, pimpinan BUMD semestinya proaktif menjelaskan persoalan dan rencana perbaikan di hadapan wakil rakyat. Sikap tertutup justru memperkuat sorotan DPRD bahwa pengelolaan keuangan Perumdam kurang transparan dan akuntabel. Didik meminta BUMD tersebut segera berbenah, baik dalam meningkatkan kinerja operasional maupun dalam keterbukaan pelaporan kepada pemerintah daerah, DPRD, dan publik.
Sebagai tindak lanjut, Wakil Ketua DPRD Didik Humaidi mendorong Pemkab Probolinggo bersama manajemen BUMD untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hal-hal yang disorot. Masukan dari berbagai fraksi DPRD, mulai dari persoalan anggaran mengendap, efektivitas penyertaan modal, hingga layanan air bersih, hendaknya ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Didik berharap ada perbaikan manajemen yang nyata, termasuk kemungkinan restrukturisasi di tubuh Perumdam jika diperlukan, demi memastikan pelayanan kepada masyarakat meningkat. “Kami di DPRD akan terus mengawal. Intinya, setiap rupiah dari APBD harus dikelola sebaik mungkin dan benar-benar berdampak bagi masyarakat luas,” pungkas Didik .
