PROBOLINGGO-Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Masyarakat Peduli Prestasi (AMPP) menolak klaim transparansi yang dikemukakan pihak KONI Kabupaten Probolinggo. Menurutnya, publik masih mengantungkan pertanyaan besar terkait aliran dana hibah dan realisasinya, sehingga butuh audit independen agar tidak muncul kesan bahwa laporan hanya polesan media sosial.
AMPP menyoroti beberapa poin kontroversial yang menurutnya belum mendapat penjelasan memadai:
- Belum Detail ke Masyarakat
- Meskipun KONI pada sejumlah kesempatan menyatakan bahwa penggunaan dana hibah sudah “terlaksana penuh,” AMPP menilai bahwa publik belum disajikan data rinci-misalnya skema pencairan, bukti transfer, dan jumlah pasti tiap cabang olahraga (cabor).
- Kebutuhan Verifikasi Independen
- Karena laporan dari KONI dianggap belum memuaskan, AMPP mendesak agar lembaga audit eksternal yang independen dilibatkan. Dengan cara itu, hasil audit tidak sekadar “laporan internal” yang bisa dikontrol oleh pengelola dana. “Hasil audit eksternal akan menjadi alat kontrol publik yang kredibel,” tegasnya.
- Potensi Konflik Kepentingan Internal
- AMPP juga menyoroti kemungkinan konflik kepentingan ketika pengelola dana sekaligus menjadi penentu verifikasi internal. “Ketika yang memeriksa adalah bagian dari sistem itu sendiri, sulit percaya laporan akan bersih dari bias,” imbuhnya.
Tantangan Transparansi KONI
Isu transparansi anggaran olahraga bukan hal baru di Probolinggo. Sebelumnya, sejumlah atlet dan pelatih mengeluhkan belum terbayarnya reward mereka meskipun dana hibah sudah digulirkan. Di sisi lain, data resmi KONI menyebut bahwa proporsi anggaran untuk cabor meningkat secara persentase-namun secara absolut beberapa anggaran cabor justru dipangkas jika dibanding tahun sebelumnya.
Situasi ini membuka ruang kritik: apakah dana publik itu sudah benar-benar dikelola secara efisien dan akuntabel? Atau masih ada ruang abu-abu yang bisa dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab?
Catatan Pemerintah dan Tanggapan KONI
Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengenai wacana audit independen yang didesak LSM AMPP.
Sementara itu, KONI Kabupaten Probolinggo sebelumnya menyatakan bahwa dana hibah yang diterima sudah digunakan sepenuhnya sesuai peruntukan. Ketua KONI menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memegang uang secara langsung, melainkan hanya diberi dana ketika ada kegiatan. Ia juga menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban rutin telah diajukan ke pemerintah daerah, dan bahwa pihaknya siap menjalani audit apabila diminta.(ma/su)
