Probolinggo-Sorotan tajam kembali mengarah ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Probolinggo setelah muncul dugaan ketidakterbukaan dalam pengelolaan anggaran yang mencapai Rp4 miliar.
Sekretaris Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIRA Kabupaten Probolinggo, Abdurrohim, menegaskan bahwa dana publik sebesar itu tidak boleh dikelola secara sepihak atau dengan kebijakan “suka dan tidak suka”. Ia menilai indikasi pemotongan dana serta kebijakan yang tidak transparan telah mencederai semangat sportivitas dunia olahraga.
“Anggaran Rp4 miliar bukan angka kecil. Dana publik sebesar itu seharusnya dikelola secara terbuka, adil, dan berorientasi pada prestasi atlet. Bila benar pengelolaan dilakukan secara tidak transparan, maka semangat sportivitas telah dikhianati,” tegas Abdurrohim, Jumat (18/10/2025).
Abdurrohim juga mempertanyakan penggunaan anggaran KONI tahun 2024 yang disebut tidak jelas peruntukannya. “Pada 2024 itu tidak ada Porprov, lalu kemana anggarannya? Tahun ini alasan yang dipakai adalah karena banyak kegiatan dan efisiensi. Publik berhak tahu alasan sebenarnya,” ujarnya menambahkan.
Ia meminta Inspektorat dan BPKP segera turun tangan untuk melakukan audit investigatif bila ditemukan indikasi maladministrasi. Menurutnya, audit ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga olahraga daerah.
Lebih lanjut, LIRA Kabupaten Probolinggo mengajukan tiga langkah konkret:
1. Audit investigatif oleh Inspektorat atau BPKP.
2. Klarifikasi terbuka melalui forum publik antara KONI, cabang olahraga (Cabor), dan LSM.
3. Publikasi rutin laporan keuangan KONI di laman resmi maupun media massa daerah.
“Sudah saatnya transparansi menjadi budaya, bukan sekadar slogan. Uang rakyat tidak boleh berubah menjadi alat kepentingan segelintir pihak,” tutup Abdurrohim.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak KONI Kabupaten Probolinggo belum memberikan tanggapan resmi atas desakan audit tersebut.
