Probolinggo, 17 November 2025 Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Probolinggo menggelar Diskusi Publik Kepahlawanan dengan tema “Antara Bapak Pembangunan dan Gelar Pahlawan”, bertempat di Café Asyiq, Senin (17/11). Kegiatan ini menghadirkan berbagai perspektif dari tokoh akademisi, aktivis, tokoh masyarakat, hingga mahasiswa, dengan narasumber: Harmoko, H. Musaffa Safril, Fauzan dan H. Salamul Huda.
Diskusi berlangsung dinamis dan kritis, menggambarkan betapa wacana penganugerahan gelar pahlawan kepada Presiden Soeharto masih menyisakan ruang perdebatan, memori kolektif, dan refleksi historis.
Beragam Perspektif: Antara Pujian dan Catatan Kritis
Dalam paparannya, Harmoko menegaskan bahwa sosok Soeharto selama 32 tahun kepemimpinan telah meninggalkan jejak pembangunan yang tidak terbantahkan. Stabilitas nasional, swasembada pangan, pembangunan infrastruktur desa, pendidikan, serta industrialisasi dikemukakan sebagai pencapaian monumental yang layak menjadi pertimbangan gelar kepahlawanan.
Di sisi lain, Fauzan, mewakili suara kritis generasi muda, menekankan bahwa perjalanan Orde Baru juga menyimpan catatan kelam, khususnya terkait demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan sipil. Menurutnya, gelar pahlawan tidak boleh diberikan tanpa mempertimbangkan integritas sejarah secara menyeluruh. “Bangsa ini harus jujur menilai, bukan sekadar memuliakan,” tegasnya.
Sementara itu, Salamul Huda menyoroti pentingnya melihat Soeharto sebagai sosok yang memiliki dua sisi: keberhasilan pembangunan yang luar biasa dan kekurangan yang tidak dapat diabaikan. Menurutnya, generasi hari ini tidak boleh terjebak dalam glorifikasi atau demonisasi, tetapi harus membaca sejarah secara dewasa.
Ruang Rekonsiliasi: Perspektif Kebangsaan
Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, H. Musaffa Safril, memberikan penekanan bahwa bangsa besar adalah bangsa yang mampu memaafkan, tanpa harus melupakan pelajaran sejarahnya. Ia menyampaikan bahwa diskusi mengenai Soeharto seharusnya tidak memperlebar jarak antargenerasi ataupun memperdalam polarisasi, melainkan menjadi ruang untuk rekonsiliasi kebangsaan.
“Jika bangsa ini mampu menempatkan jasa dan kekurangan secara proporsional, maka pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto dapat menjadi simbol kedewasaan kolektif. Ini bukan penghukuman masa lalu, tetapi upaya menegaskan komitmen kita terhadap masa depan,” ujarnya.
Pro–Kontra Sehat: Mencari Titik Temu
Diskusi semakin menghangat ketika peserta dari kalangan aktivis dan mahasiswa mengajukan pertanyaan yang tegas: apakah bangsa siap berdamai dengan luka sejarah jika Soeharto diberi gelar pahlawan?
Sebagian peserta berpendapat bahwa penganugerahan gelar adalah bentuk penghormatan terhadap kontribusi besar Soeharto sebagai Bapak Pembangunan, mengingat dampaknya yang masih dirasakan hingga kini. Namun kelompok lain menilai, gelar pahlawan berpotensi menimbulkan kontroversi baru jika tidak dibarengi dengan pengakuan jujur atas kesalahan masa lalu.
Perdebatan tersebut justru memperlihatkan kedewasaan berdemokrasi, di mana setiap pandangan dihargai sebagai kontribusi intelektual bagi bangsa.
Kompromi Elegan: Gelar Pahlawan sebagai Jalan Tengah Rekonsiliasi
Pada bagian akhir diskusi, para narasumber sepakat pada satu titik temu: penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto dapat diterima sebagai langkah rekonsiliasi, selama bangsa juga tetap konsisten menjaga ingatan sejarah.
Gelar tersebut tidak dimaknai sebagai pemutihan masa lalu, melainkan sebagai simbol pengakuan terhadap jasa-jasa besar, sembari tetap mengakui sisi-sisi kelam yang menjadi pelajaran penting bagi masa depan demokrasi Indonesia.
Konsensus ini hadir bukan karena tekanan, melainkan lahir dari kesadaran bahwa rekonsiliasi adalah pilihan bangsa yang ingin maju. Bangsa yang berani melihat masa lalu secara jernih, mengakui kontribusi, memaafkan kekurangan, dan menetapkan keputusan dalam kebijaksanaan.
Diskusi publik di Café Asyiq ini menegaskan bahwa wacana kepahlawanan bukan sekadar persoalan gelar, tetapi bagian dari proses pendewasaan bangsa. Suara pro dan kontra hadir sebagai energi positif yang meneguhkan komitmen kolektif untuk memahami sejarah secara utuh.
PC GP Ansor Kota Probolinggo berharap ruang diskusi semacam ini terus dihidupkan sebagai bentuk literasi kebangsaan dan kedewasaan berbangsa di tengah dinamika sejarah Indonesia.
