SITUBONDO- Luapan Sungai Lubawang kembali memicu banjir besar di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, pada Januari 2026. Bencana ini tidak hanya berdampak di satu desa, tetapi meluas ke sejumlah wilayah dengan skala kerusakan yang signifikan, mencakup ribuan rumah warga dan memaksa sebagian masyarakat mengungsi.
Salah satu wilayah yang terdampak cukup parah adalah Desa Lubawang, Kecamatan Banyuglugur. Berdasarkan data resmi Pemerintah Desa Lubawang, banjir yang terjadi pada 21 Januari 2026 berdampak pada 244 kepala keluarga (KK) atau 730 jiwa yang tersebar di tiga dusun, yakni Dusun Sekolah, Dusun Krajan, dan Dusun Curah Guno.
Kepala Desa Lubawang, Ahmad Junaidi, mengatakan banjir terjadi sejak Sabtu malam dan melanda hampir seluruh wilayah desa. Kondisi tersebut dinilai jauh lebih parah dibandingkan banjir pada tahun-tahun sebelumnya yang umumnya hanya menggenangi rumah di sekitar bantaran sungai.
“Sekitar 36 rumah warga mengalami kerusakan berat, termasuk dapur yang roboh. Selebihnya terdampak ringan. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa,” ujar Ahmad Junaidi.
Ia menjelaskan bahwa penyebab utama banjir adalah pendangkalan sungai akibat sedimentasi tanah dan bebatuan yang mengurangi kapasitas aliran air. Selain itu, tanggul bronjong yang selama ini berfungsi menahan luapan air sungai dilaporkan rusak dan tidak lagi berfungsi.
“Sekarang sungainya dangkal dan bronjongnya sudah tidak kuat. Begitu hujan deras turun, air langsung meluap ke permukiman warga,” jelasnya.
Kesaksian warga dari berbagai wilayah terdampak di Situbondo menunjukkan bahwa banjir tahun ini memiliki skala yang lebih luas dibandingkan kejadian sebelumnya. Warga menyebut banjir besar memang pernah terjadi pada 1974, 1983, dan 2004, namun banjir 2026 dinilai sebagai yang paling parah karena dampaknya hampir merata.“Kalau dulu banjir masih terbatas di beberapa titik. Sekarang hampir semuanya terdampak,” ungkap seorang warga terdampak banjir di Situbondo.
Kondisi ini memunculkan kritik terhadap lemahnya upaya mitigasi banjir di tingkat daerah. Pendangkalan sungai, kerusakan tanggul penahan tanah, serta degradasi lingkungan dinilai bukan persoalan baru, namun belum ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Penanganan yang dilakukan selama ini cenderung bersifat reaktif, berfokus pada respons darurat pasca-bencana, tanpa disertai langkah pencegahan jangka panjang yang terukur.
Di tengah keterbatasan tersebut, peran masyarakat sipil tampak menonjol. Komunitas Sae Patenang hadir menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak, khususnya di Desa Lubawang.
Perwakilan Sae Patenang, Zainal Abidin, mengatakan bantuan yang disalurkan berupa sembilan bahan pokok yang dapat langsung dimanfaatkan masyarakat. Kehadiran komunitas ini tidak hanya membawa bantuan logistik, tetapi juga mendorong kesadaran kolektif akan pentingnya mitigasi bencana berbasis lingkungan.“Kami hadir untuk membantu warga terdampak. Namun banjir ini seharusnya menjadi momentum evaluasi serius agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujarnya.
Menurut Zainal, curah hujan tinggi seharusnya tidak selalu berujung pada bencana apabila tata kelola sungai dan lingkungan dijaga dengan baik. Ia menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah, baik dalam jangka pendek melalui normalisasi sungai dan perbaikan infrastruktur, maupun dalam jangka panjang melalui pemulihan fungsi lingkungan dan kawasan resapan air.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui BPBD dan Tagana telah menyalurkan bantuan darurat berupa kasur, kompor, pakaian, bahan makanan, beras, mi instan, dan air minum. Meski bantuan tersebut diapresiasi warga, kebutuhan akan solusi permanen dinilai jauh lebih mendesak.
Banjir besar yang melanda Situbondo awal 2026 ini menjadi pengingat bahwa tanpa kebijakan mitigasi yang terencana, berbasis data, dan berorientasi jangka panjang, bencana banjir berpotensi terus berulang. Dalam situasi tersebut, kehadiran komunitas seperti Sae Patenang menunjukkan bahwa solidaritas sosial mampu mengisi ruang kemanusiaan, namun tanggung jawab utama pencegahan tetap berada pada kebijakan dan keseriusan pemerintah.(ma/ko)
