KREJENGAN - Penanganan banjir di Dusun Banger, Desa Opo-Opo, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, mulai mengarah pada solusi yang lebih terukur. Selain normalisasi sungai, perhatian kini tertuju pada kondisi jembatan penghubung yang dinilai menjadi salah satu titik kritis terhambatnya aliran air saat debit sungai meningkat.
Persoalan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara warga Opo-Opo dan Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo pada 28 Januari 2026. Warga menilai, jembatan dengan konstruksi lama dan lebar terbatas tidak lagi sesuai dengan kondisi sungai saat ini, sehingga memerlukan penanganan serius dan terintegrasi.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi PKB, Lukman Hakim, menegaskan bahwa persoalan jembatan harus dilihat sebagai bagian dari upaya mitigasi banjir, bukan sekadar proyek infrastruktur semata. Menurutnya, jembatan memiliki fungsi strategis, baik sebagai akses warga maupun sebagai penentu kelancaran aliran air.
“Normalisasi sungai memang penting, tetapi tanpa pembenahan jembatan, hasilnya tidak akan maksimal. Ini soal keselamatan dan kenyamanan warga,” ujar Lukman Hakim. Ia menyatakan kesiapan untuk mendorong pembangunan jembatan melalui skema dana pokok-pokok pikiran (pokir), dengan tetap menyesuaikan mekanisme perencanaan dan prioritas anggaran daerah.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk respons langsung atas aspirasi warga, sekaligus wujud kehadiran wakil rakyat dalam persoalan kebencanaan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Lukman Hakim menekankan bahwa setiap kebijakan harus berangkat dari kebutuhan riil di lapangan dan dikawal secara berkelanjutan.
Sehari setelah RDP, Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air (UPT SDA) Provinsi Jawa Timur melakukan survei lapangan ke lokasi terdampak pada 29 Januari 2026. Survei ini bertujuan memetakan kondisi sungai dan infrastruktur pendukung sebagai dasar pelaksanaan normalisasi dan pengerukan sedimentasi.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo, Mochammad Alfatih, menjelaskan bahwa pembangunan jembatan di Opo-Opo akan diupayakan melalui berbagai opsi penganggaran, mulai dari Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), Belanja Tidak Terduga (BTT), hingga anggaran murni tahun berikutnya. Ia menyebut kondisi jembatan yang sempit dan berusia tua sudah tidak relevan dengan kebutuhan saat ini.
Sementara itu, Kepala Desa Opo-Opo, Muhaimin, menyampaikan bahwa pemerintah desa telah menyiapkan proposal pembangunan sebagai langkah awal. Ia berharap dukungan DPRD dapat mempercepat realisasi solusi yang telah lama dinantikan warga.
Bagi warga Opo-Opo, komitmen yang disampaikan DPRD termasuk dorongan konkret dari Lukman Hakim memberikan harapan baru bahwa penanganan banjir tidak lagi bersifat reaktif, melainkan bergerak menuju solusi jangka panjang yang lebih terencana dan berkelanjutan.(ma/ko)
